KABAR PRIANGAN – Jika aksi demo mahasiswa di Jakarta diwarnai dengan aksi pengeroyokan terhadap Ade Armando, maka aksi demo di Kota Banjar diwarnai aksi rebutan ban bekas antara mahasiswa dan aparat kepolisian.
Aksi rebutan ban bekas tersebut terjadi saat ratusan massa yang tergabung dalam Cipayung Plus, BEM se-Kota Banjar dan masyarakat melakukan aksi demontrasi terkait situasi nasional dan daerah di Kota Banjar, Senin 11 April 2022.
Massa gabungan elemen mahasiswa dari PMII Kota Banjar, HMI, GMNI dan IMM Kota Banjar melakukan aksi di Gedung DPRD Kota Banjar, Simpang 3 Dekat SPBU Parungsari , Kantor Wali Kota Banjar dan Mako Polres Banjar.
Baca Juga: Kenapa Ade Armando Dihakimi Massa Hingga Nyaris Telanjang? Ini Dia Profil dan Biodatanya
Saat aksi massa sempat diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan. Tepatnya, saat ban mobil bekas yang hendak dibakar oleh mahasiswa di halaman Kantor Wali Kota Banjar, dibawa aparat kepolisian.
Rebutan ban mobil bekas pun tak terelakan, sampai terjadi saling tarik ban antara mahasiswa dan polisi. Akhirnya, mahasiswa berhasil kembali menguasai ban dan langsung menyiramnya dengan bensin lalu membakarnya hingga menimbulkan asap tebal.
Adapun tuntutan massa adalah terkait situasi dan kondisi nasional saat ini yang dinilai tidak pro rakyat dan menimbulkan penderitaan rakyat.
Baca Juga: Kereta Pengangkut Barang Anjlok di Perlintasan KA Kadungora Garut, Ini Akibatnya
Diantaranya, mengecam kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM, menolak penundaan pemilu serta perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.
Kemudian, meminta Presiden Republik Indonesia untuk proakif dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju.
Selanjutnya, meminta Kepala Kepolisian Repubiik Indonesia untuk mengevaluasi protap pengendalian masa dan menindak tegas oknum petugas kepolisian yang melakukan kekerasan dan tindak represif terhadap mahasiswa.
Baca Juga: Viral di Media Sosial, Video Ade Armando Babak Belur dan Nyaris Telanjang dalam Demo di DPR RI
Bersama itu, menuntut Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Perdagangan untuk segera menyelesaikan polemik naiknya harga minyak goreng.
Kemudian, menuntut Presiden Republik Indonesia dan Kabinet Indonesia Maju untuk menyelesaikan persoalan lahan dan tanah yang menyangkut reforma agraria demi kesejahteraan petani, buruh dan rakyat.
Terkait kebijakan daerah, massa meminta Wali Kota Banjar untuk segera mengimplementasikan Perda Kepemudaan Nomor 1 Tahun 2021 untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota.
Baca Juga: Ritual Budaya Mulasara Tembong Agung akan Digelar di Waduk Jatigede Sumedang
Selain itu, massa juga meminta Wali Kota Banjar selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 untuk segera mengevaluasi terkait dugaan manipulasi data Vaksinasi.
Kemudian, meminta pertanggungjawaban kepada pihak Polres Banjar mengenai pemalsuan data vaksin di Kota Banjar.
"Apabila tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, maka kami akan datang kembali untuk menuntut kepada pihak-pihak terkait," ucap Ketua Umum HMI Cabang Kota Banjar, Budi Nugraha didampingi Ketua PC PMII Kota Banjar, Awwal Muzaki Alkautsar, Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Solehan dan Ketua Umum IMM Kota Banjar, Supriatna.
Baca Juga: Maju ke Grand Final X Factor Indonesia, 2nd Chance Tampil Bersama Isyana Saraswati
Aksi massa ini mendapatkan pengawalan TNI/Polri dan Satpol PP Kota Banjar. Saat itu, Kapolres Banjar, AKBP Ardiyaningsih langsung turun mengawal aksi tersebut.
Aksi massa di halaman kantor DPRD Kota Banjar, saat itu diterima langsung Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi didampingi Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan bersama sejumlah anggota DPRD Kota Banjar.
Mereka memberikan respon positif atas tuntutan atau aspirasi mahasiswa yang disampaikan saat demontrasi. Walaupun sempat diwarnai debat dan ketegangan terlebih dahulu.
"Terkait kebijakan nasional, itu adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Kendati itu, aspirasi daerah yang berkembang selama ini, tetap akan disampaikannya ke pusat," ucap Dadang R Kalyubi.***