KABAR PRIANGAN - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya, Gun Gun Pahlaguna mengaku bahwa sebenarnya Pemkot ingin mengangkat seluruh honorer menjadi PPPK.
“Namun, Pemkot Tasikmalaya tak memiliki anggaran untuk menggaji seluruh PPPK. Sebab, pembayaran gaji PPPK dibebankan kepada daerah,” kata Gungun.
Menurut dia, anggaran yang dibutuhkan Pemkot Tasikmalaya untuk membayar gaji apabila semua nakes honorer diangkat menjadi PPPK mencapai Rp7 miliar perbulan.
Baca Juga: Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, Pemkab Ciamis Melawan, Bupati Datangi Langsung KemenPAN RB
Sementara yang perlu diangkat menjadi PPPK bukan hanya nakes, melainkan juga ada sebanyak 3200 tenaga honorer lain yang tersebar di setiap dinas atau instansi.
Adapun terkait opsi mengubah nomenklatur pembiayaan honorer yang mengemuka, pihaknya tidak bisa begitu saja melakukannya.
"Sebab semua, anggaran kan harus masuk kas daerah. Itu harus melihat aturannya dulu apakah memungkinkan atau tidak," kata dia.
Baca Juga: Sikapi Kasus Dua Oknum Guru Pelaku Video Mesum, Inspektorat Kabupaten Ciamis Telah Bentuk Tim Ad Hoc
Ditambahkan dia, upaya pemerintah untuk menghapus tenaga honorer sebenarnya memiliki tujuan yang baik.
Pemerintah pusat mengarahkan tenaga honorer menjadi PPPK agar standar gaji mereka menjadi jelas. "Itu justru untuk melindungi mereka supaya jelas penghasilannya," ujar dia.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memfasilitasi para tenaga honorer agar bisa tetap bekerja. Namun kuota yang diberikan oleh pemerintah masih terbatas.
"Salah satu solusi yang dihasilkan dari pertemuan itu adalah mencari sumber pembiayaan untuk PPPK. Namun, alternatif itu masih harus dibahas lebih lanjut. Pasalnya, alternatif itu menyangkut dengan kebijakan keuangan," ujar Uus.
Sementara Perwakilan honorer di Kota Tasikmalaya, Ajang Muhammad, mengatakan, berdasarkan hasil audiensi itu, Pemkot Tasikmalaya tahun ini hanya bisa membiayai 70 orang dan tahun 2023 100 orang. Sementara jumlah honorer di dinkes sini ada sekitar 1.300 orang.
Kendati demikian, menurut dia, ada berbagai alternatif solusi yang muncul dalam hasil audiensi itu. Salah satunya adalah mengubah nomenklatur pembayaran gaji tenaga honorer menjadi sumber pembayaran gaji PPPK.
Baca Juga: Kick Off Persib VS Madura United Pekan Kedua Liga 1 2022/2023, Maung Bandung Main Sore Hari
Pasalnya, mayoritas fasilitas kesehatan di Kota Tasikmalaya berstatus BLUD. "Opsi ini tentu harus dibahas terlebih dahulu. Namun kami harapkan itu bisa dilakukan," kata dia.***