KABAR PRIANGAN - Ketua Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Kabupaten Garut Dedi Kurniawan, menyampaikan kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram di Garut sangat tidak rasional.
Pasalnya, mendengar penjelasan dari Kadisperindag Kabupaten Garut hanya ada dua alasan dasar pertimbangan Bupati menaikan harga gas elpiji 3 kg. dari Rp16.400 menjadi Rp19.500.
Yaitu, karena beban operasional pengiriman ke daerah menjadi bertambah akibat kenaikan harga BBM dan setelah studi banding ke kabupaten lain.
Baca Juga: Meriahkan Ramadan, Bupati Garut Buka Turnamen Sepakbola Liga Ngabuburit Usia 40
"Untuk itu kami Pengurus Daerah Persaudaraan Muslimin Indonesia Kabupaten Garut menyatakan menolak kenaikan gas elpiji 3 Kilogram. Dan mendesak Bupati Garut memberikan sangsi kepada pelaku usaha gas yang melakukan praktik mafia gas dengan membuat agen bodong, menindak tegas pengecer yang menjual di atas HET yaitu Rp16.400," ujar Dedi Kurniawan.
Menurut Dedi, yang diharapkan oleh masyarakat bukan kenaikan gas justru ketegasan dari pemerintah daerah dan memberikan sangsi tegas kepada mafia-mafia pengusaha gas.
Sebab terindikasi banyak pengusaha yang dipinjam identitasnya. Padahal dia sama sekali tidak pernah punya usaha jual beli gas (agen). Artinya pangkalannya bodong alias fiktif yang dimanfaatkan oleh oknum pengusaha gas di Garut.
Baca Juga: Mengenal Lasminingrat, Wanita Asal Garut Yang Jadi Inspirasi Google Doodle Hari Ini
"Bupati harus melakukan ketegasan terhadap HET yang ada, sebab realitas di lapangan HET di warung pengecer di perkotaan kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabung. Bahkan di Garut Selatan harga mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per tabung," ungkapnya.
"Dan anehnya semua diam, Hiswana diam, Disperindag diam, DPRD diam, dan Bupati juga diam melihat keberutalan harga gas di lapangan yang sangat mencekik rakyat kecil," ucapnya.
Atas dasar itu, kata mantan anggota DPRD Garut itu, wajar masyarakat Garut sekarang berontak dan teriak serta menolak karena saking sakitnya kebijakan ini dirasakan oleh masyarakat kecil, pelaku UMKM dan lainya yang menggunakan gas elpiji 3 kilogram.
Baca Juga: Garut Akan Menerima Bantuan Pangan Nasional untuk 3 Bulan
"Jika tidak bisa mengembalikan harga ke semula, kami minta Bupati mundur, Kadisperindag mundur, dan Hiswana Migas Garut dibubarkan. Sebab mereka gak ada arti ketika kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat covid, harga sembako semua naik malah ikut menindas rakyat kecil," ujar Dedi Kurniawan.***