KABAR PRIANGAN - Tingginya harga telur ayam saat ini yang mencapai Rp32.000 perkg di pasaran, mendapat perhatian sekaligus keprihatinan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Drs. KH Tetep Abdulatip.
<iframe>
<!--
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4552716111294309"
crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:320px;height:100px"
data-ad-client="ca-pub-4552716111294309"
data-ad-slot="9075698603"</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
-->
</iframe>
Saat bersilaturahmi dengan warga Kawalu Kota Tasikmalaya dalam acara Sosialisasi dan Penyebaran Perda No 2 tahun 2021 di aula Pesantren Ibadurrahman Kawalu, Kota Tasikmalaya, politisi PKS ini sempat menyinggung pula soal kenaikan harga telur ayam yang melambung ini.
“Kalau bicara politik, ibu-ibu mah suka pusing. Tapi kalau bicara soal kebutuhan hidup, nah baru akan nyambung,” kata KH Tetep.
“Nah, makanya sekarang mah kita bicara harga telur ayam saja yang sekarang harganya sedang melambung tinggi sehingga membuat ibu-ibu mengeluh,” lanjut dia yang langsung diiyakan oleh warga.
Tetep mengatakan, penyebab harga telur ayam naik hingga menyulitkan masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, ini adalah karena gara-gara komoditas utama dalam produksi telur ayam yang seharusnya mendapatkan perlindungan negara, ternyata susah dikendalikan oleh negara.
“Nah, komoditas utama dari industri peternakan ayam petelur ini dikendalikan oleh pengusaha-pengusaha besar. Seharusnya negara bisa mengendalikannya, tetapi faktanya negara tidak bisa mengendalikannya,” kata Tetep.
Baca Juga: Ada 70,2 Juta Orang Dewasa di Indonesia yang Merokok, Kemenkes: Stunting Bisa Disebabkan Asap Rokok
Penyebabnya, kata dia, karena yang mengendalikan negara saat ini, punya utang terhadap para oligarki yang memiliki kendali terhadap komoditas-komoditas tersebut.
Akibatnya, kata Tetep, ketika para pengusaha tersebut mengendalikan harga berbagai komoditi, termasuk komoditi untuk keperluan peternakan ayam petelur, negara tidak bisa hadir untuk melindungi para peternak ayam petelur.
Tetep melanjutkan, hal ini akan lain ceritanya jika negara dikendalikan oleh pihak yang tidak punya utang terhadap pengusaha.
Baca Juga: Video Asusila Pelajar 20 Detik Resahkan Warga Tasikmalaya, Polisi Periksa Kedua Sejoli
“Kalau tidak punya utang kepada pengusaha, maka ketika mereka berbuat seenaknya, maka pemerintah bisa hadir untuk membela kepentingan masyarakat umum,” katanya.
Makanya, Tetep berpesan, dalam Pemilu 2024 mendatang, masyarakat agar pandai-pandai memilih presiden maupun partai politik yang berpihak kepada masyarakat luas, bukan yang berpihak kepada segelintir orang saja.***