KABAR PRIANGAN - Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman membenarkan adanya anggaran perjalanan dinas luar negeri yang diambil dari anggaran penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut. Anggaran perjalanan dinas luar itu angkanya mencapai Rp784.305.000.
Anggaran perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud, tutur Helmi adalah untuk membiayai program magang ke luar negeri. Adapun program ini bernama special skilled worker (SSW) yang pesertanya perwakilan warga dari tiap kecamatan yang ada di Garut yang berjumlah 42 orang.
Pesertanya, imbuh Helmi, para lulusan SMA atau SMK yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri akan tetapi tidak mampu dari segi ekonomi atau miskin. Melalui SSW ini, para peserta akan mendapatkan pelatihan selama empat bulan supaya memiliki kemampuan dan bisa bekerja di luar negeri.
Baca Juga: RSUD Garut akan Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis, Catat Waktunya
"Selain itu, kan harus ada penjajakan juga ke negara dan perusahaan yang akan dijadikan tempat tujuan pengiriman peserta magang. Ini pesertanya kan dari kalangan masyarakat miskin sehingga ada kaitannya dengan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem", ucap Helmi.
Helmi pun mengakui kalau warga miskin di Kabupaten Garut saat ini masih sangat banyak yakni mencapai 10 persen atau sekitar 300 ribuan. Dari jumlah tersebut sekitar 84 ribuan di antaranya masuk ke dalam miskin ekstrem.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti upaya Pemkab Garut dalam menangani tingginya angka kemiskinan ekstrem di Garut. Meski anggaran yang disiapkan terbilang besar, akan tetapi upaya Pemkab Garut tersebut dinilai tidak efektif.
KPK juga menyoroti penganggaran uang perjalanan dinas ke luar negeri yang diambil dari anggaran biaya penanggulangan kemiskinan di Garut. Anggaran perjalanan dinas ke luar negeri itu besarannya mencapai Rp784.305.000.
Sebagaimana diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, saat ini angka kemiskinan ekstrem di Garut menempati urutan ke dua di Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut tahun ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya.
Dikatakannya, tahun 2021 jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem di Kabupaten Garut mencapai 30,32 ribu jiwa. Kemudian tahun 2022, angka ini mengalami lonjakan yang terbilang drastis yakni mencapai 82,17 ribu jiwa.
Baca Juga: Masih Tertutup Material Longsoran, Polisi Sarankan Cari Jalan Alternatif Banjarwang-Singajaya Garut
"Kami prihatin, anggaran belanja kemiskinan ekstrem Kabupaten Garut mencapai Rp799,3 miliar lebih. Proporsi anggaran untuk belanja kemiskinan di Garut ini sebenarnya terlihat wajar, akan tetapi kami melihat ada ketidaksesuaian dalam alokasi dana tersebut," ujar Pahala sebagaimana dikutif dari diskusi satu sistem informasi tutup ruang korupsi yang ditayangkan di youtube FMB9ID_IKP, Senin 28 Agustus 2023.
Menurutnya, di antara komponen tersebut, terlihat alokasi anggaran untuk belanja jasa sebesar Rp8.699.056.750, honorarium Rp2.274.230.000, dan belanja alat kantor Rp1.741.471.533. Ada juga
dana yang dialokasikan untuk perjalanan dinas mencapai Rp7.232.851.600, belanja makan dan minum rapat Rp1.687.879.300, serta perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp784.305.000.
Baca Juga: Sebanyak 80 Tim Ikuti Turnamen Futsal se Jabar di SMKN 2 Garut
Adanya alokasi untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang diambil dari anggaran penanganan kemiskinan ekstrem ini disampaikan Pahala patut dipertanyakan. Urusan perjalanan dinas ke luar negeri dengan penanggulangan kemiskinan dinilainya sama sekali tidak ada kaitannya.
Tak hanya itu, Pahala juga menyampaikan rasa herannya dengan tidak adanya anggaran bansos untuk individu di dalam anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di Garut. Padahal menurutnya anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem ini sudah terbilang besar.
"Anggaran bansos untuk individu tidak ada sedangkan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri ada. Apakah ini studi banding?," katanya.
Baca Juga: Polda Jabar Ungkap Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi, 5 Pelaku Ditangkap di Garut
Padahal pemberian bansos sebagai dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan itu sangat penting. Setelah bantuan sosial diberikan, baru kemudian dilaksanakan program-program pemberdayaan.
Pahala juga menyoroti bahwa rancangan anggaran yang tidak seimbang seperti ini dapat dipantau melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), oleh pemerintah pusat maupun masyarakat. Kritik ini mendorong tuntutan untuk transparansi dan penggunaan dana yang lebih tepat sasaran dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah.***