KABAR PRIANGAN - Munculnya wacana akan mendampingi bakal calon Wali Kota Tasikmalaya yang diusung Partai Gerindra yaitu Viman Alfarizi Ramadhan di Pilkada 2024, KH. Aminuddin Bustomi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta tapi kalau diminta dan diusulkan itu lain cerita.
"Saya ucapkan terimakasih, pertama bahwa ini betul-betul aspirasi, cita-cita mulia para tokoh agama dan sesepuh di Kota Tasikmalaya," ungkap KH. Aminuddin Bustomi saat dikonfirmasi Kabar Tasikmalaya, Jumat 12 April 2024.
Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya ini, dirinya tidak pernah tidak siap ketika diminta. Namun, di Kota santri ini multi komplek problemnya.
Baca Juga: Bosen di Rumah saat Libur Lebaran 2024? Ini 4 Tempat Wisata di Tasikmalaya yang Bisa Kamu Kunjungi
"Itu tadi kita tidak pernah tidak siap ketika itu diminta, tapi tolong juga catat Kota Tasikmalaya ini multi komplek problemnya, kita butuh pemimpin yang bisa mengaransemen aneka perbedaan yang ada," jelasnya.
Dia melanjutkan, kenapa butuh pemimpin yang bisa mengaransemen aneka perbedaan, dikarenakan seperti hal kalau bermain musik harus konsen dan enak didengarnya.
"Pimpinan kedepan harus yang betul-betul bisa memperbaiki aneka keadaan di Kota Tasikmalaya, kan banyak orang memberikan julukan sebagai Kota santri, tapi ternyata di balik nama itu banyak beberapa pekerjaan rumah dan ini bukan lagi fenomena tapi udah menjadi problema," tuturnya.
Dari berbagai sisi tentang kemiskinan, pengangguran dan penyakit masyarakat, kata dia, sudah masuk stadium cukup mengkhawatirkan. Artinya, ini sudah menjadi sebuah kebutuhan.
"Bahwa siapapun yang memimpin Kota Tasikmalaya kedepan harus yang kualifikasi, klasifikasi dan hal lainnya mumpuni, sehingga kami memang para tokoh agama punya harapan itu kolaborasi ulama, umaro dan agnia," ucapnya.
Baca Juga: Rekomendasi Tempat Wisata Ampera Waterpark di Tasikmalaya? Cocok untuk Destinasi Libur Lebaran 2024
Isi Tas
Ketika berbicara tentang hajat politik, kata Aminuddin, tentunya harus sosok yang memiliki kemampuan dalam berbagai hal diantaranya 'isi tas' yang sudah mumpuni.
"Bahasa yang sudah berkembang saat ini yaitu isi tas-nya yang harus sudah mumpuni, hajat politik dan hajat besar, sembari bagaimana mencerdaskan pemilih, supaya mereka memilih tidak hanya karena sesuatu dan betul-betul pemilihnya yang rasional, pemilih ideologis yang militan," tegasnya.
Namun, fakta di lapangan, pemilih praktis pragmatis juga tidak bisa diabaikan. Maka dengan itu, lanjutnya, mesti ada kolaborasi dan referensi syar'i karena dunia akan tegak dan baik.
Baca Juga: Yanto Oce dan Dede Muharam Mesra Jelang Pilkada Kota Tasikmalaya 2024
"Serta masyarakat juga tentunya akan merasakan adanya pemimpin dari sisi kemakmuran, paling tidak, ekonomi pendidikan dan kesehatan. Minimal itu indikasinya IPM," ujar Pimpinan Ponpes Sulalatul Huda Paseh ini.
Mesti dirinya pun melihat bahwa hal tersebut tidak bisa parsial, tetapi harus ada pendekatan secara komprehensif. Jadi tidak hanya pendekatan dalam satu sisi saja.
"Kalau seperti bahasa kawan-kawan kita ini hashtag-nya adalah 'hayu berjamaah'. Ulama-nya, umaro-nya, aghniya-nya, APH termasuk ASN dan lain sebagainya, dan itu yang berkembang sudah jauh jauh hari," tuturnya.
Kaum Milenial
Kota Tasikmalaya, menurut Aminuddin, sebagai ordinat Jawa Barat dan menjadi sentral nasional, walaupun daerahnya kecil dengan 69 Kelurahan dan sepuluh Kelurahan dengan jumlah hak pilih di angka 500 ribu lebih.
"Dengan jumlah 735 ribu jiwa setelah Pilpres dan Pilkada termasuk juga komposisi milenial sekarang cukup signifikan. Kita tahu milenial ini banyak ide ide berlian," ucapnya.
Selain itu, pemikiran-pemikiran kaum milenial yang mumpuni dan gagasan-gagasannya monumental dan visioner, maka kalau tidak berjamaah maka susah untuk mengendalikan.
"Hari ini sudah sangat terasa bagaimana semakin bergeser Kota santri, Kota pesantren, dengan aneka hal-hal yang itu memang domain pemimpin dengan powernya. Jadi sekarang kolaborasi antara ulama, umaro dan agnia sudah asak itu," tegasnya.
Aminuddin pun mencontohkan misalnya mereka terjun ke dunia tersebut, memang karena desakan ekonomi, misalnya urusan dapur ngebul. Maka, sesuai perintah Undang-undang Dasar (UUD) fakir miskin dan anak telantar di pelihara oleh negara.
"Hal tersebut menjadi kewajiban Pemerintah dalam hal ini adalah pimpinan, kalau seorang pemimpin di negara kita tidak faham tentang itu maka sudah inkonstitusional, bagi kami jadi Wali kota atau Wakil Wali Kota bukan tujuan tapi wasilah atau jembatan lebih maslahat dan manfaat," jelasnya.
Aminuddin menambahkan jangan di kira para kiai, tokoh agama tidak membicarakan bab tentang pemerintahan, dan hal tersebut sudah khatam. Walaupun belum ada nomenklatur APBD-APBN, kiai dan ajengan sudah biasa ngurus santri dan masyarakat dengan mandiri.
Dia juga menyinggung penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, kedepannya tidak hanya melakukan kegiatan seremonial saja, meski mengedukasi tidak hanya sosialisasi tentang regulasi pemilihan, tapi masyarakat harus di buat jadi pemilih yang cerdas.
"Jadi pemimpin kedepan harus yang punya power, high leader, high level dan strong leader, tegas tapi terkonsep yang jelas," pungkasnya.***