Network
KABAR PRIANGAN - Sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tak menggelar Salat Ied di Masjid Agung mendapat reaksi dari masyarakat.
Aep, salah seorang warga yang tinggal di kawasan Jl. Dr. Soekardjo yang nota bene dekat dengan Masjid Agung Kota Tasikmalaya menyesalkan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Selama ini kami selalu Salat Ied di Masjid Agung. Dan bagi kami, salat berjamaah di Masjid Agung, apalagi salat Ied, sudah menjadi keharusan,” kata dia.
Baca Juga: Pemkot Tasik Perketat Akses Masuk Pusat Keramaian di Kota Tasik
Makanya, dirinya menyangkan jika pada Idulfitri kali ini, Masjid Agung tak menggelar Salat Ied. “Pasti ada rasa yang hilang jika kita salat Ied di tempat lain. Asa teu lebaran,” katanya.
Aep memahami bahwa saat ini Tasikmalaya kembali berstatus zona merah. Namun menurutnya, bisa saja saat pelaksaan Salat Ied, dilakukan protokol kesehatan yang ketat.
“Toh selama ini pun, saat pelaksanaan salat berjamaah, jarak antar jemaah sudah cukup berjarak,” kata dia.
Baca Juga: Lebaran 1442 H, Pemkot Tasikmalaya Putuskan Tidak Ada Solat Iedul Fitri di Masjid Agung
Di lain pihak, dosen STIA Tasikmalaya, DR. H. Basuki Rahmat justru mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya soal ini.
Yang menjadi pertanyaan, kata Basuki, kenapa di masjid orang dibatasi untuk beribadah, tetapi di tempat-tempat hiburan dan mal-mal dibiarkan saja.
“Jangan menutup mata. Coba lihat di pusat perbelanjaan, orang berjubel berlama-lama. Kenapa itu dibiarkan saja. Ini kan aneh. Ini paradoks,” kata Basuki.
Baca Juga: Asal Patuhi Protokol Kesehatan, Pemkab Tasik Perbolehkan Salat Id di Masjid
Menurut dia, kalau memang pemerintah mau benar-benar mengatasi penyebaran covid karena saat ini Tasikmalaya zona merah, maka setiap tempat yang berpotensi terhadap penularan covid benar-benar dibatasi.
“Ini kan aneh. Hanya jalan yang ditutup, tetapi pusat perbelanjaan tak ditutup. Cafe dan rumah makan tetap dibiarkan buka. Coba lihat saat buka, orang berjubel dibiarkan begitu saja,” kata dia.
Jadi, kata dia, kalau memang pemerintah ingin mengatasi covid, maka semua tempat yang berpotensi terjadi kerumunan orang harus dibatasi.
Baca Juga: Apa yang Terjadi Jika Tidak Menyetujui Pembaruan WhatsApp?
“Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini harus jelas dan harus dimengerti oleh publik. Sementara kebijakan soal ini kan diskriminatif. Orang mau beribadah dibatasi, tetapi di tempat lain dibiarkan begitu saja,” kata dia.
Soal resiko pembatasan di pusat-pusat perbelanjaan yang akan berdampak pada geliat ekonomi masyarakat, menurut Basuki, justru yang sangat penting ini saat ini adalah mengatasi masalah covid.
Lagipula, kata dia, pemerintah bisa mendorong masyarakat untuk melakukan belanja online. “Toh katanya sekarang Pasar Cikurubuk online sudah bagus,” kata dia.
Baca Juga: Ribuan Karyawan PT Teodore Mogok Kerja, Tolak Pembayaran THR Dicicil
Selain itu, kata dia, pemerintah pun bisa mendorong kepada para pengusaha untuk memberikan layanan online. “Kan bisa Asia Plaza atau Jogya atau toko-toko lainnya memberikan layanan delivery order,” kata dia.
Begitu pun dengan adanya pembatasan masuk area pusat perbelanjaan dari jam 15.00-20.00, kata Basuki, justru kebijakan itu malah mendorong penumpukan orang.
“Faktanya, dari pukul 09.00 sampai pukul 15,00, di pusat-pusat perbelanjaan malah terjadi penumpukan orang. Ini juga kan kebijakan yang aneh,” kata basuki.
Baca Juga: Pengelola Penginapan di Batukaras Keluhkan Larangan Mudik
Basuki menyarankan, sebaiknya sebelum mengambil segala keputusan, seharusnya Pemerintah Kota Tasikmalaya itu melibatkan banyak pihak.
“Sebelum mengambil keputusan, ajak ulama, ahli ekonomi, dan pakar-pakar lainnya. Agar kebijakan yang diambil benar-benar komprehensif,” kata dia.
Selain itu, jika kebijakan yang diambil ini melibatkan banyak pihak dalam pembahasannya, maka saat sosialisasinya pun akan lebih mudah.***
