Network
KABAR PRIANGAN - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM yang juga pernah menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas berotak sungsang.
Ngabalin melontarkan ucapan tersebut seusai Busro Moqqodas menyatakan jika riwayat KPK tamat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Otak-otak sungsang yang gini merusak persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan ummat yang kuat dan berwibawa tercemar oleh manusia prejudice sepererti ini," tulis Ngabalin di akun Twitter pribadinya seperti dikutip Kabar-Priangan.com, Kamis 13 Mei 2021.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Dibuka 31 Mei, Simak Jadwal dan Formasinya
Menurut Ngabalin, Busyro lebih cocok berada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti rasuah atau partai politik, bukan menjadi ketua umum Muhammadiyah.
"Cocoknya Mas Busro di LSM anti korupsi atau masuk parpol sekalian. Rasanya Anda tidak cocok menjadi pimpinan Muhamadiyah," kata Ngabalin.
Menanggapi ucapan tersebut, sosiolog sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musini Umar mengingatkan Ngabalin agar berhati-hati dalam perkataan maupun perbuatan.
Baca Juga: Rihanna Kecam Kekerasan yang Terjadi antara Israel dan Palestina
Menurut Musni, yang mengkritik pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada KPK tersebut tidak hanya Busro Muqqodas, tetapi juga dilontarkan tokoh NU, Muhammadiyah, akademisi, dan masyarakat luas.
"Nasehat saya ke Bung Ngabalin agar hati-hati dalam berkata. Yang kritik TWK KPK tokoh NU, Muhammadiyah, akademisi dan masyarakat luas," tulis Musni lewat akun Twitter pribadinya @musniumar.
Lebih lanjut Musni menjelaskan, bahwa 75 penyidik KPK telah diperlakukan tidak adil. Dalam kondisi demikian, tutur Musni, sepatutnya seseorang yang menyandang gelar akademik (doktor) bisa berdiri tegak membela kebenaran dan keadilan.
Baca Juga: Bank bjb Jalin Kerjasama dengan Kelompok Ternak M. Dio Wicaksonoadi, Gaet Peternak Melinial
"Jangan bela kezaliman. Anda kan Doktor belalah kebenaran dan keadilan. 75 penyidik diperlakukan tidak adil. Sebagai caleg pemilu 2024 jaga kata dan perbuatan," tutur Musni.
Sebelumnya Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas menyebut jika riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Jokowi.
Pernyataan itu dia sampaikan menyikapi penonaktifan 75 orang anggota KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Tagar #SlankPenipu Jadi Trending, Ternyata Ini Sebabnya
Padahal, ujar dia, 75 anggota KPK itu dikenal sebagai sosok-sosok yang berintegritas dan berdedikasi pada pemberantasan korupsi seperti penyidik senior Novel Baswedan dan penerima tanda kehoramtan Satyalancana Wira Karya, Sujanarko.
Busyro mengatakan KPK telah dilemahkan sejak Jokowi mengirim Surat Presiden ke DPR RI untuk merevisi UU KPK.
“Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya,” kata Busyro.***
