Network
KABAR PRIANGAN - Peran dan fungsi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, dalam memenej tatanan pemerintahan dipertanyakan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana tidak, hingga kini terjadi kekosongan pejabat lebih dari 100 posisi jabatan di Kabupaten Tasikmalaya.
Sembilan posisi bahkan cukup strategis seperti jabatan untuk Kepala Dinas. Ada juga kekosongan jabatan di Camat, Sekretaris Camat, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, hingga Kepala Bidang. Sekda selaku jendralnya ASN (Aparat Sipil Negara) di pemerintahan dituntut untuj bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut.
Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Deni Daelani, menjelaskan, terkait polemik kekosongan ratusan jabatan ASN dilingkungan Kabupaten Tasikmalaya Sekda harusnya mampu memainkan perannya. Sebab dengan posisi jabatan Sekda yang strategis, artinya dapat melakukan komunikasi dan koordinasi ke atas maupun ke bawah.
Baca Juga: Gelar Rakerda, ini Rekomendasi PKS Kabupaten Tasikmalaya
"Termasuk melaporkan dan memberikan bahan kepada Bupati Tasikmalaya perihal segala persoalan jabatan dan karir ASN sebagai anak buahnya. Sehingga Bupati pun memiliki bahan dan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam mutasi, rotasi maupun promosi. Sampai saat ini mana, gak ada," tegas Deni.
Deni yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra ini menilai, jika Sekda juga harusnya menjadi sharing partner dengan Bupati dan DPRD. Namun kenyataanya komunikasi saja sulit dan belum terjalin secara efektif.
Dikatakan dia, contohnya saja komisi I DPRD kabupaten Tasikmalaya beberapa kali mengundang Sekda untuk rapat kerja. Akan tetapi, hingga kini tidak pernah hadir dengan alasan ada kegiatan lain.
"Kita memaklumi rutinitas Sekda yang sangat tinggi. Namun sejatinya dalam menjalankan birokrasi ini Sekda tidak bekerja sendiri. Dia dapat mendelegasikan kepada asisten daerah (Asda)," ujarnya.
Baca Juga: Siswi Pemeran Video Open BO yang Hebohkan Kota Santri Diamankan Polisi
Namun lagi-lagi, permasalahannya semua Asisten Daerah kini juga merangkap jabatan di instansi lain, untuk mengisi kekosongan jabatan strategis. Sehingga mana mungkin birokrasi ini bisa berjalan baik, karena pejabatnya tidak ada yang fokus dan profesional dengan tupoksinya.
