Network
"Kami sudah benar-benar bingung dan prustasi, harus bagaimana lagi? Yang kami dapatkan hanya larangan untuk buka sedangkan solusinya tak pernah ada sehingga kami pasang bendera itu yang menandakan kita benar-benar nangis," ucap Deden.
Masih menurut Deden, tidak adanya kebijakan Pemkab Garut untuk meringankan beban yang saat ini dipikul para pengusaha terutama masalah pajak, benar-benar membuat para pengusaha merintih dan terpuruk.
Padahal andai saja Pemkab Garut ada niat baik untuk tidak memungut pajak selama tempat usaha mereka tutup, hal itu bisa menjadi solusi karena uangnya bisa digunakan untuk membayar gaji para karyawan hotel dan restoran yang jumlahnya mencapai ribuan.
Baca Juga: Tak Bisa Tunjukan Sertifikat Vaksinasi, Puluhan Kendaraan yang Masuk Garut Diputar Balik
Dalam kesemepatan itu, Deden juga meminta Pemkab Garut melibatkan PHRI ketika mau memutuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kepariwisataan.
Selama ini PHRI tak pernah dilirik oleh Pemkab Garut sehingga tak pernah diajak koordinasi yang akhirnya semua kebijakan Pemkab Garut terkait dengan aturan kepariwisataan selama masa pandemi Covid-19 sangat merugikan para pengusaha.
Menyikapi hal itu, Bupati Garut Rudy Gunawan, menyampaikan pihaknya akan membangun komunikasi dengan pihak PHRI.
Tak menutup kemungkinan pihaknya akan mengeluarkan kebijakan pengurangan pembayaran pajak dari para pengusaha hotel dan restoran dengan harapan bisa mengurangi beban mereka.
Baca Juga: Polres Garut Luncurkan Program Vaksinasi Keliling untuk Layani Masyarakat di Pelosok
"Kalau pembebasan pajak saya rasa sulit juga. Kita paling keluarkan kebijakan pengurangan pajak dan hal itu akan secepatnya kita komunikasikan dengan pihak PHRI," kata Rudy.
