Network
Diharapkan penghargaan berupa sindiran tersebut, dijadikan pertimbangan Pemkot Banjar kedepannya bisa menghadirkan UMK lebih baik yang proburuh.
"Dengan segala kebijakanya saat penetapan UMK Kota Banjar, lebih memperhatikan nasib buruh dengan tetap mengimplementasikan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di Kota Banjar," ujar Toni.
Diakui dia, saat ini banyak pekerja yang upahnya dibawah UMK di Kota Banjar, kontrak kerja lebih dari 5 tahun tanpa diangkat jadi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Selain itu, saat buruh tidak kerja karena sakit, upah tidak dibayarkan.
"Kami berharap dukungan Pemkot Banjar untuk berusaha mensejahterakan buruh, lewat pemberian kenaikan upah yang layak sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) setiap tahunnya," ujarnya.
Baca Juga: Garut Turun Ke PPKM Level 3: Tidak Ada Penyekatan Jalan dan Kegiatan Ekonomi Kembali Dibuka
Selain itu, kata Toni, dalam mendukung kesejahtraan kaum buruh, diharapkan kehadiran negara mampu memberikan jaminan perlindungan sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Menurut Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana, di antara penyebab upah buruh di Kota Banjar masih rendah dibanding daerah lain di Jabar, sebagai dampak iklim investasi yang belum maksimal di Kota Banjar selama ini.
Bercemin pada permasalahan itu, dia berharap semua pihak mendorong dan mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Kota Banjar.
"Pemerintah sudah berupaya mempermudah proses perizinan dan lainnya. Untuk itu, saatnya menggandeng para investor agar mau investasi di Kota Banjar. Dengan banyaknya perusahaan yang berinvestasi, diyakini berimbas terhadap kesejahtraan buruh dan kemajuan Kota Banjar kedepan," ujar H Nana.***
