Network
KABAR PRIANGAN - Ekonom dari Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya Dr. H. Ade Komaludin, M. Sc mengatakan bahwa Wali Kota Tasikmalaya H. M. Yusuf atau HMY akan dihadapkan persoalan berat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Makanya menurut Direktur Pasca Sarjana Unsil ini, disaat durasi sisa masa kepemimpinan yang hanya 14 bulan , HMY tak punya waktu untuk berleha-leha.
"Sebagai Pengendali kebijakan fiskal, Pak Wali harus bisa memaksimalkan celah APBD untuk mendorong kebangkitkan kesejahteraan masyarakat dengan semaksimal mungkin. Apalagi di APBD ada nomenklatur yang mengatur agar anggaran harus pro terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Bagaimanapun di tengah krisis seperti ini, masyarakat sangat menantikan adanya kesejahteraan," Ujar Ade yang dihubungi "KP" Akhir pekan lalu.
Kata dia, indikator utama kesejahteraan adalah pendapatan yang salah satunya bisa datang atau diperoleh dari adanya lapangan pekerjaan. Nah saat ini jangankan mendapatkan lapangan kerja, mempertahankan pekerjaan yang tengah dijalankan juga sangat sulit. Bahkan, sebagian diantaranya guling tikar.
Baca Juga: Jadi Wali Kota Definitif, Yusuf Akan Rubah Sejumlah Peraturan Wali Kota
Makanya kata Ade, HMY harus mendorong serta menstimulus para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah maupun ekonomi kreatif agar kembali bisa tumbuh dan kembali bangkit. Karena para pelaku usaha di segmen itu merupakan pendorong dan kunci utama kebangkitan ekonomi. Tapi berhubung masih PPKM, jadi solusi cepatnya adalah bantuan langsung.
Jadi selagi ada celah anggaran untuk memberikan bantuan langsung di saat krisis seperti ini, memang strategi itu harus jadi pilihan.
"Kemudian saat pandemi covid mulai landai, sebaiknya segera mengidentifikasi lini usaha yang potensial untuk dikembangkan atau rentan," ujar dia. Memang untuk membangkitkan ekonomi, ujar dia, sangat berat dan penuh tantangan.
Sehingga agar tak bekerja sendirian, pemkot di bawah nahkoda baru HMY harus segera berkoordinasi dengan para pengendali moneter baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun perbankan untuk menyatukan dan mengkombinasikan program agar sama-sama berkontribusi mendorong kesejahhteraan masyarakat.
Baca Juga: Ngamuk Tak Diberi Segelas Kopi Pemuda Mabuk Bacok Tukang Cukur
