Network
Maka dari itu, melalui hak konstitusionalnya DPD RI kini siap mendorong terwujudnya Undang-undang tentang Adat Kerajaan Nusantara yang saat ini telah masuk Program legislasi nasional (Prolegnas).
Baca Juga: Dibuka Ketua DPD RI, Festival Adat Kerajaan Nusantara Berlangsung Sederhana
"Kami akan mendorong keinginan kerajaan di Nusantara untuk segera disahkannya RUU ini menjadi undang-undang," tuturnya.
Tak jauh berbeda dengan pernyataan Ketua DPD RI, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, dalam sambutannya mengatakan keberadaan raja-raja di Nusantara ini, menjadi patron atau tokoh kunci kekuatan budaya luhur bangsa Indonesia.
Sebab menurut Bupati Dony, dalam perspektif budaya, Indonesia ini sangatlah paternalistik, dimana baik dan buruknya tatanan kehidupan bangsa dan negara sangat bergantung kepada patron atau tokoh kunci yakni para raja-raja di Nusantara.
Baca Juga: Sebanyak 1.120 Orang Calon Praja Resmi Dikukuhkan Menjadi Muda Praja IPDN Angkatan XXXII
"Para Raja yang hadir di Bumi Sumedang Larang saat ini, sesungguhnya adalah para patron nusantara yang dapat menginspirasi dan menggerakkan kesadaran sosial spiritual bangsa," ujarnya.
Oleh karenanya, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) ke-1, Bupati Dony pun mencoba menawarkan adanya deklarasi Sumedang bagi para raja dan sultan se-nusantara.
Deklarasi Sumedang ini, kata Dony, bisa diagendakan dalam rangkaian acara Musyawarah Madya, yang akan diselenggarakan oleh Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) di Gedung Negara, Rabu 29 September 2021 malam.
Baca Juga: Puluhan Raja dan Sultan akan Bahas Isu RUU Adat Kerajaan Nusantara Dalam Musyawarah Agung
