Network
KABAR PRIANGAN - Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) ke-1, yang diselenggarakan selama dua hari di Keraton Sumedang Larang, Kabupaten Sumedang, kini telah dinyatakan berakhir.
Penutupan kegiatan FAKN ke-1 itu sendiri, dilakukan langsung oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mattalitti, di Halaman Gedung Negara, atau Komplek Karaton Sumedang Larang, Rabu 29 September 2021, sekira pukul 23.30 WIB.
Menurut informasi dari Radya Anom Keraton Sumedang Larang, Rd. Luky Djohari Soemawilaga, selaku penyelenggara kegiatan dari Keraton Sumedang Larang, puncak acara FAKN ke-1 ini, diisi dengan kegiatan musyawarah madya khusus para raja dan sultan se-nusantara.
Baca Juga: Kebakaran Kembali Terjadi di Sumedang, Ruang Kelas SMPN 1 Sukasari Hangus Terbakar
"Alhamdulillah kegiatan FAKN ke-1 ini telah selesai. Penutupannya diselenggarakan tadi malam, setelah selesai pelaksanaan musyawarah madya para raja dan sultan," kata Luky Djohari, Kamis 30 September 2021 petang.
Menurut Lucky, Musyawarah Madya yang telah dilaksanakan oleh 44 raja dan sultan se-nusantara ini, telah menghasilkan tujuh titah. Adapun ketujuh titah raja dan sultan se-nusantara yang dihasilkan dalam musyawarah agung yang diberi nama "Deklarasi Sumedang" ini, antara lain, pertama sebagai bagian dari upaya melindungi kearifan lokal, hak adat dan budaya Nusantara, maka kami, Raja dan Sultan Nusantara mendesak kepada Lembaga Legislatif dan Eksekutif, untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat menjadi Undang-Undang.
Kedua, sebagai bagian dari upaya merawat dan menghormati sejarah peradaban Nusantara, maka kami, Raja dan Sultan Nusantara meminta perhatian serius pemerintah melalui kehadiran negara dalam melakukan revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai bagian dari heritage nasional Bangsa Indonesia.
Kemudian ketiga, sebagai bagian dari upaya pelestarian kebudayaan nasional yang merupakan mozaik dari kebudayaan daerah yang lahir dari nilai-nilai adiluhung Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, maka kami, Raja dan Sultan Nusantara meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga terkait, agar melakukan sinergi dengan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam upaya pelestarian kebudayaan nasional.
Ke empat, sebagai bagian dari perwujudan kebhinekaan dan pembangunan karakter daerah, maka kami, Raja dan Sultan Nusantara meminta kepada kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melibatkan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah agar pembangunan daerah tidak menghilangkan akar budaya dan karakter daerah.
