Network
Yang patut jadi pertanyaan, kata dia, para pejabat yang mengikuti seleksi tersebut adalah pejabat Pemkot Tasikmalaya. Sementara yang mengujinya juga Wali Kota dan Sekda Tasikmalaya.
“Ini kan aneh. Sama-sama orang Tasik, tetapi hanya untuk tanya jawab saja kenapa mesti jauh-jauh ke Bandung,” kata Dede.
Tentunya, kata dia, untuk proses open bidding di Bandung ini memerlukan biaya yang tak sedikit.
“Harus ada biaya penginapan di hotel, juga sewa tempat untuk proses open bidingnya, belum lagi biaya-biaya lain, seperti transportasi dan uang saku dinas. Semua itu kan harus dibiayai oleh negara,” kata dia.
Menurut Dede, hal ini sangat ironis. Ketika pemerintah mengumumkan mengalami defisit anggaran sehingga banyak pembangunan yang terhambat, tetapi di sisi lain pemerintah malah melakukan mengeluarkan uang yang sebenarnya bisa ditekan.
Baca Juga: OJK Cabut Izin OVO Finance Indonesia, Bukan Dompet Digital OVO
“Memang tidak salah melakukan open biding di Bandung, tetapi sangat tidak patut. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah tak memiliki sense of crisis,” katanya.
Apalagi saat ini, kata Dede, kondisi negeri ini tengah berada dalam situasi pandemi Covid-19, dimana segala aktivitas masyarakat dibatasi.
“Pemerintah menyarankan agar masyarakat membatasi aktivitasnya, tetapi pemerintah sendiri yang memberi contoh yang sebaliknya. Ini kan ironis,” kata dia.
