Network
Sedangkan rumah yang rusak di Kampung Cikiruh dan Cileles, sama sekali tak terdaftar.
"Parahnya, ketika diperlukan disposisi Bupati untuk perubahan pengajuan usulan bantuan untuk rumah yang rusak, Bupati malah sedang tidak ada di tempat karena sedang ada di Lombok," ujar Yuda.
"Sedangkan disposisi tidak bisa diambil alih oleh yang lain termasuk Wabup atau Sekda sehingga hal ini membuat kami jengkel karena dampaknya banyak warga yang tak bisa mendapatkan haknya," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Garut ini.
Sepintas, tutur Yuda, beredarnya video Tiktok Bupati Garut di Lombok itu merupakan permasalahan yang kecil.
Baca Juga: Kurangi Risiko Bencana, BPBD Sumedang Bentuk Desa Tangguh Bencana
Padahal akibatnya sangat fatal karena tidak berada di tempat, bupati tak bisa memberikan disposisi untuk dilakukan perbaikan pengajuan usulan rumah yang akan mendapatkan bantuan yang menyebabkan sejumlah warga tak mendapatkan haknya.
Selain permasalahan itu, Yuda juga menyatakan, perlunya pemanggilan bupati oleh lembaga DPRD karena ada sejumlah permasalahan lainnya yang juga patut dipertanyakan terutama menyangkut penanganan bencana.
Sebagaimana diketahui, saat ini anggaran biaya tidak terduga (BTT) Garut hanya tinggal sekitar Rp300 juta di sisi lain masih banyak bencana yang harus ditangani.
Baca Juga: Oknum Guru Pemerkosa 12 Santriwati di Bandung, Kemenag-KPAI-Polda Jabar Lakukan Langkah-langkah Ini
