Network
KABAR PRIANGAN - Sejumlah aktivis dan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Tasikmalaya (Amati) kecewa dengan sikap DPRD Kota Tasikmalaya yang secara sepihak tak jadi menerima kehadiran mereka pada Selasa 8 Februari 2022.
Padahal pada keterangan dari Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Tasikmalaya, mereka dijadwalkan dan dijanjikan untuk diterima pada hari itu.
Karuan mereka sangat kecewa karena DPRD Kota Tasikmalaya tak konsisten serta cenderung tak memberi ruang bagi mereka untuk berbagi informasi, terkait banyaknya laporan mengenai karut- marutnya proses dalam pemberian bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Kasus DBD di Kabupaten Tasikmalaya Meningkat. Seorang Warga Cisayong Meninggal Akibat DBD
"Malah berdasarkan laporan dan hasil investigasi kami, proses pemberian bansos mulai kualitas produk yang disalurkan, penentuan agen dan supliernya dan lainnya banyak yang diduga tak sesuai mekanisme," kata Lutfi Abdul Aziz, salah seorang aktivis, di Kantor DPRD Kota Tasikmalaya.
Atas dasar itu, mereka berharap dapat bertukar informasi agar proses penyaluran bansos bisa sesuai sasaran dan dalam prosesnya berjalan sesuai pedoman umum yang sudah ditentukan.
Namun mereka sangat menyayangkan kinerja setwan yang tak kooperatif dalam menanggapi permintaan audiensi yang dilayangkan. Proseduralnya, sepengetahuan dia, jika ada reschedul jadwal audiensi ada surat balasan karena mereka mengirim surat Jumat 4 Februari 2022.
"Karena hal ini, saya berasumsi ada apa dengan Komisi 2 dan Komisi 4 DPRD. Terkesan menghindar tidak ada kejelasan? Seperti ada ketakutan," kata Lutfi.
