Baca Juga: Persempit Ruang Gerak Geng Motor, Polres Tasikmalaya Kota Lakukan Rayonisasi Patroli
Menurut dia, banyak faktor yang menjadi sebab timbulnya permasalahan dalam proses penyaluran BPNT. Salah satunya akibat ada pihak-pihak berkepentingan yang ikut terlibat dalam BPNT tanpa mengindahkan aturan serta kaidah dari tujuan BPNT itu sendiri.
"Seperti adanya tekanan terhadap KPM untuk membeli bahan pangan dari pihak tertentu dengan harga fantastis. Lalu ada penarikan BPNT dari KPM sebelum barang pangan tersedia untuk dibawa masing-masing KPM. Bahkan ada yang berani meminta jatah angka dari e-warong," katanya.
Sena berharap kedatangan Timwas Kemensos RI menjadi awal perubahan agar ke depan penyaluran BPNT berjalan mulus. Sebab aturannya harus disempurnakan sehingga tidak ada kegamangan dalam menerjemahkannya.
Pihak Kemensos juga diminta harus bisa mendudukan bersama antara pemerintah daerah, timkor, pendamping termasuk APH agar sasaran substantif BPNT tidak melenceng.*