Network
KABAR PRIANGAN - Bupati Garut, Rudy Gunawan, berjanji akan segera merampungkan Perda Anti Aliran Radikal dan Intoleran. Hal ini diungkapkannya menanggapi tuntutan mahasiswa yang menagih janjinya untuk mengeluarkan payung hukum pencegahan tumbuhnya aliran radikal dan intoleran di Garut.
Menurut Rudy, saat ini Perda Anti Aliran Radikal dan Intoleran sudah dalam proses. Ia optimis tahun ini Perda tersebut sudah beres.
"Perda Anti Aliran Radikal dan Intoleran sudah dalam proses dan tahun ini beres," ujar Rudy.
Baca Juga: Pemkab Garut Kebut Perbaikan Jalan, Target Bisa Dilalui Mudik Lebaran
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM Garut menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Garut, Senin, 11 April 2022.
Mereka menyampaikan aspirasi terkait tuntutan dan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai sangat membebani rakyat.
Mahasiswa menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, serta menolak penundaan pemilu.
Baca Juga: SMKN 2 Garut Mendapatkan Bantuan CSR Berupa Mobil Pajero Sport
Tak hanya itu, mereka juga menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM dan minyak goreng.
Selain itu, para mahasiswa Garut ini pun menagih janji Bupati Garut terkait pembuatan Perda Anti Aliran Radikal dan Intoleran.
Mereka meminta Bupati Garut serius dalam pembuatan payung hukum guna mencegah pertumbuhan aliran radikal dan intoleran yang terbilang marak di Garut.
Baca Juga: Kereta Pengangkut Barang Anjlok di Perlintasan KA Kadungora Garut, Ini Akibatnya
"Kami sangat prihatin dengan maraknya pertumbuhan aliran radikal dan intoleran di Garut. Kami menyambut baik kebijakan Bupati Garut yang akan mengeluarkan Perda Anti Aliran Radikal dan Intoleran," kata Angling, salah seorang mahasiswa peserta aksi.
Namun, tuturnya, ternyata hingga saat ini janji yang diucapkan Bupati itu belum juga terealisasi. Perda Anti Aliran Radikal dan Intoleran di Garut masih belum ada.
Angling meminta Bupati tak main-main dalam menyikapi pertumbuhan aliran radikal dan intoleran di Garut. Jika tak disikapi secara serius, ini bisa membabayakan apalagi sasarannya telah mencapai anak-anak sekolah.
Baca Juga: Tolak Kebijakan Pemerintah, Ratusan Mahasiswa Garut Gelar Aksi di Gedung DPRD
"Perda Anti Aliran Radikal dan Intoleran ini jadi salah satu tuntutan kami selain penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, pemunduran Pemilu, serta penurunan harga BBM dan minyak goreng. Perda ini menurut kami juga sangat penting mengingat maraknya aliran-aliran radikal di Garut," ucapnya.***
