Network
KABAR PRIANGAN - Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan merasa heran atas pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Bukannya pencapian meningkat, tapi malah justru menurun secara drastis.
"Hampir semua SKPD yang sudah didatangi, rata-rata SAKIP nya mengalami peningkatan. Namun baru kali ini saya temukan ada penurunan nilai Sakip secara drastis di DLHK," ucap Wabup usai monitoring Sakip di DLHK Kabupaten Sumedang, Selasa 25 Oktober 2022.
Menurutnya penurunan signifikan nilai SAKIP ni ada diperencanaan. Padahal kata Wabup, perencanaan ini bobotnya paling tinggi. Sebab segala sesuatu berangkat dari perencanaan yang baik.
Baca Juga: Tol Cisumdawu Ruas Pamulihan-Sumedang Siap Dibuka, CKJT: Tunggu Uji Laik Fungsi
"Tapi justru dari perencanaan ini yang menurun drastis yang tadinya sempat diangka 81 persen pada tahun 2020. Tapi sekarang hanya diangka 64 persen hingga turun sekitar 16 persen," ujarnya.
Wabup minta kondisi tersebut dievaluasi, sebab jika bisa mempertahankan, mungkin nilai SAKIP ini tidak akan berkurang. Sementara untuk pelaporan ada peningkatan signifikan yang tadinya hanya 64 persen, tapi sekarang menjadi 94 persen tapi bobotnya kecil hanya 15 poin.
"Ini menjadi bahan evaluasi kami, kenapa bisa menurun. Termasuk tugasnya inspektorat agar terus membimbing DLHK supaya bisa memperbaiki lagi," katanya.
Baca Juga: Pemkab Sumedang Targetkan 135 Desa Mandiri hingga Tahun 2023
Sementara itu, Kepala DLHK Kabupaten Sumedang Yosep Suhayat mengatakan, bahwa ada kendala yakni belum ada fungsional untuk programmer.
"Tadinya oleh kasubag program, tapi sekarang dihilangkan dan belum ada penggantinya. Berharap kedepan bisa terpenuhi personil yang dibutuhkan DLHK sehingga kinerja bisa maksimal," ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumedang Nasam menyampaikan, SAKIP ini ada 4 indikator penilaian yakni perencana kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
Baca Juga: Demi Ringankan Beban Warga, Bupati Sumedang Bebaskan Denda PBB P2
Penilaian di 4 indikator terbagi kepada 3, yang pertama berada di dokumen itu sendiri. Kedua kualitas dokumen dan ketiga implementasi dokumen itu sendiri.
Solusinya, lanjut Nasam, dilihat apa paling lemah. Apakah di keberadaanya, tapi yakin diperencanaan itu sudah ada Renstra, Renja dan DPA.
"Mungkin di kualitas dan implementasi yang kurang nyambung. Semua kegiatan dan program yang diusulkan tidak mengarah ke indikator yang akan dicapai," ungkapnya.
Baca Juga: Polisi Tidak Temukan Obat Sirup Larang Edar di Wilayah Sumedang
Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan juga mengapresiasi capaian SAKIP Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang yang tiap tahunnya tetap mendapat nilai A.***
