Network
KABAR PRIANGAN - Hadirnya edaran pemerintah pusat yang mengintruksikan pemerintah daerah untuk memfokuskan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya pada tiga sektor yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, dinilai bakal makin mempersempit ruang gerak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam membangun daerahnya untuk bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19.
Hal ini pun diprediksi bakal menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Bahkan Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai kebijakan tersebut menjadi hal yang sangat ironis disaat Presiden Joko Widodo menggelorakan program pemulihan ekonomi, salah satunya menumbuhkan UMKM dan ketahanan pangan.
Diketahui, dari total DAU Kabupaten Tasikmalaya sekitar Rp1,4 triliun, 70 persennya dialokasikan untuk belanja langsung atau belanja pegawai. Sementara sisanya, sekitar Rp 420 miliar yang dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung atau belanja barang.
Baca Juga: 9 Tempat Kuliner Legend Sate di Tasikmalaya, Cocok Dinikmati Saat Malam Tahun Baru 2023
Maka di tahun 2023, bertolak dari Surat Edaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan ini, maka untuk belanja tidak langsung hanya diarahkan pada tiga sektor (dinas). Dinas tersebut yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.
"Kami di Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendorong pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya, segera melakukan langkah kongkrit untuk menyikapi kebijakan pemerintah pusat ini. Dimana kami nilai tidak adil untuk sektor lain, atas keluarnya edaran tersebut," jelas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, M Hakim Zaman, Kamis 1 Desember 2022.
Kebijakan tersebut, terang Hakim, menjadi hal ironis disaat presiden menggelorakan program pemulihan ekonomi salah satunya menumbuhkan UMKM dan ketahanan pangan. Kebijakan ini jelas akam memberatkan.
Baca Juga: Dukungan Terhadap KH Atam Rustam Menguat. Pengamat: Masyarakat Membutuhkan Sosok Pemimpin yang Saleh
Sebab bagaimana dengan nasib dinas-dinas lain di luar tiga sektor tersebut. Padahal selama ini sektor lain juga fokus dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan seperti Dinas Industri Perdagangan UMKM dan Dinas Pertanian.
