Network
KABAR PRIANGAN - Sistem pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendapat sorotan. Selain menjadi catatan penting Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sistem pengelolaan aset inipun dinilai masih amburadul.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian menjelaskan, jika BPK bahkan sudah merekomendasikan Pemkab Tasikmalaya untuk menertibkan sistem pengelolaan asetnya. Hal ini tiada lain karena BPK menemukan sejumlah ketidak jelasan pada aset yang ada di Pemkab Tasikmalaya.
“Berdasarkan LHP BPK 31 Desember 2021, nyatanya dari tujuh rekomendasi itu baru satu rekomendasi yang Pemkab Tasikmalaya ditindak lanjuti. Sementara enam rekomendasi lainnya belum ditindak lanjuti,” ujar Dani, Rabu 30 November 2022.
Akan tetapi kata Dani, herannya langkah Pemkab Tasikmalaya dalam menindak lanjuti rekomendasi BPK RI ini sudah sangat terlambat. Padahal BPK sendiri telah memberikan batas waktunya.
Dimana dalam LHP BPK itu sudah tertulis, 'Berdasarkan rencana aksi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya akan menindak lanjuti rekomendasi BPK dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya LHP’. Akan tetapi nyatanya hingga kini itu tidak terealisasi.
Adapun temuan BPK terkait pemeriksaan aset Pemkab Tasikmalaya antara lain 10 kendaraan dinas masih di tangan mantan pejabat. Padahal pejabat tersebut telah pensiun dan meninggal dunia. Nilai asetnya senilai kurang lebih Rp2,2 miliar.
