Network
KABAR PRIANGAN - Selama ini tingkat penyebaran penyakit Tuberkulosis (TBC) di kabupaten Garut terbilang tinggi. TBC juga dinilai lebih berbahaya dibanding penyakit lainnya termasuk Covid-19 sekalipun.
Namun demikian, hingga saat ini di Kabupaten Garut belum ada payung hukum yang secara khusus dibuat untuk menangani masalah TBC. Dorongan agar Pemkab Garut segera membuat Perda atau Perbup tentang TBC pun datang dari berbagai kalangan di Garut.
Dorongan di antaranya datang dari Yayasan Penabulu STPI yang selama ini konsen dalam upaya penanggulangan TBC. Keberadaan Perda atau Perbup dinilai sangat penting agar penanganan TBC bisa lebih fokus sehingga hasilnya maksimal.
Baca Juga: Kabupaten Sumedang Raih SAKIP RB Award Tahun 2022
Staf Program IU Penabulu STPI Garut, Mubainul Adilah menyatakan untuk penanganan TBC yang maksimal diperlukan adanya upaya membangun jejaring Distrik Publik Private Mix (DPPM), dalam hal ini harus ada keterlibatan dari sektor lain. Selain pemerintah, diperlukan pula adanya keterlibatan unsur lain termasuk kalangan swasta.
"Dalam hal ini kita ingin membangun kesepahaman antara standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang layanan pasien TB antara di rumah sakit milik pemerintah dengan layanan milik swasta," ujar pria yang akrab disapa Adil ini seusai kegiatan "Community Led Advocacy to Legislatives and Executives to Ensure Mandatory Notification of TB Cases-DPPM" di Hotel Sabda Alam Garut, Selasa, 6 Desember 2022.
Adanya payung hukum baik berupa Perda maupun Perbup terkait penanganan TB menurut Adil sangat penting.
Baca Juga: Kades Asal Jatinunggal Sumedang Diperiksa Polisi Buntut Keributan di Kantor Desa
Hal ini dikarenakan selama ini banyak rumah sakit swasta yang berjalan sendiri-sendiri sesuai manajemennya masing-masing dalam melakukan penanganan TB.
Padahal imbuhnya, tata laksana penanganan TB harus sesuai dengan standar yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya, adanya satu frekwensi atau pemahaman yang sama masalah penanganan TB dinilainya sangat penting.
