Network
Benny pun mengingatkan, keberadaan para calo atau mafia PMI ilegal ini benar-benar harus diwaspadai. Apalagi calo/mafia itu rata-rata merupakan orang terdekat bahkan keluarga dari korban sehingga sangat mudah mempengaruhi korban.
Oleh karenanya tutur Benny, pemerintah hadir untuk menghadang mafia-mafia yang bermain dalam penempatan PMI ilegal. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi seperti yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Garut.
Disampaikannya, upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan bisa memutus mata rantai sindikat penempatan PMI ilegal. Ia pun mengajak pemerintah daerah untuk menjalankan amanat UU No 18 tahun 2017, tentang Pelindungan PMI, terutama pasal 42, perihal tugas pemerintah desa.
Di tempat yang sama, Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyampaikan apresiasi terhadap gebrakan BP2MI dibawah kepemimpinan Benny Rhamdani.
Baca Juga: Jarak ke Garut Dekat, Warga Kota Tasikmalaya Diimbau Waspada Difteri
Menurutnya Pemda Garut telah mengalokasikan anggaran, juga berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan data yang ada di BP2MI yaitu command center.
Menurut Rudy, upaya yang dilakukan BP2MI untuk mencegah maraknya pemberangkatan PMI ilegal ini sangat penting dan positif. Apalagi selama ini jumlah warga Garut yang bekerja di luar negeri juga terbilang banyak.
"Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan BP2MI yang dapat menecagah maraknya pemberangkatan PMI secara ilegal. Apalagi minat warga Indonesia termasuk warga Garut untuk bekerja di luar negeri selama ini kan sangat tinggi," ujar Rudy.
Baca Juga: Setelah Status KLB, Garut Antisipasi Penyebaran Difteri, Kenapa Difteri Bisa Menyebar di Indonesia?
