Network
Kemudian kegiatan PKL yang notabene masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Singaparna bisa difasilitasi.
"Nanti kami akan mencoba memanggil Dinas Perdagangan, khususnya Bidang Perdagangan dan Pasar juga Satpol PP untuk mendengarkan serta mendorong dalam mencari solusi untuk PKL,” tambah Hakim.
Senada dengan Hakim Zaman, Ketua PK KNPI Singaparna, Zamzam J Ma'arif, mengatakan, selain dilaksanakan penertiban Pemerintah daerah juga mesti mencarikan solusi untuk tempat relokasi bagi para pedagang yang biasa berjualan di sekitaran Alun-Alun Singaparna.
"Pemerintah memang harus menyediakan tempat relokasi untuk para PKL. Kalau hanya penertiban saja, itu tidak akan menjadi solusi tapi justru menambah beban bagi mereka," terangnya.
Dipihak lain, Paguyuban Pedagang Alun-Alun Singaparna (PPAS) tetap menuntut relokasi atau tempat bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang sudah terdata.
PPAS akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dengan Satpol PP, dinas juga stakeholder terkait dalam mencari solusi penempatan PKL.
Baca Juga: Berburu Takjil Buka Puasa di 5 Tempat Wisata Kuliner di Bandung yang Viral dan Miliki Banyak Cabang
Ketua Paguyuban Pedagang Alun-Alun Singaparna (PPAS) Jajang Saefulloh mengatakan, terkait solusi penempatan para PKL, PPAS akan menindaklanjuti atau komunikasi dengan pertemuan dengan Satpol PP, Dinas Perdagangan juga beberapa instansi terkait lain. Pihaknya siap duduk bersama menyikapi masalah PKL.
"Kita lihat saja hasilnya, sebab masih menunggu hasil komunikasi. Nanti ke depannya melakukan upaya agar PKL tetap bisa terfasilitasi, mendapatkan tempat,” jelas Jajang.
