Network
KABAR PRIANGAN - Partai politik (Parpol) dan masyarakat harus menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pelaksanaan Pemilu 2024 secara tertutup maupun terbuka. Saat ini aturan itu masih diproses di MK.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman seusai membuka acara Politician Club dengan Tema "Overthingking Menyambut Pemilu Proforsional Tertutup atau Yerbuka, Ada Apa Dengan AKU?", yang diselenggarakan HIMA PERSIS Garut di Gedung Pendopo, Minggu 26 Maret 2023 petang.
"Saya sebagai keynote speaker bukan sebagai narasumber, saya bicara sebagai pemerintah. Jadi apapun yang diputuskan pemerintah, kita harus menerima dan siap dengan sistem apapun. Proporsional tertutup maupun terbuka kita harus siapkan. Masing-masing punya argumentasi baik. Semuanya menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi," ucapnya.
Baca Juga: Pemkab Garut Siapkan SE Bupati Terkait Larangan Buka Puasa Bersama Kalangan Pejabat
Helmi menyampaikan, bicara selaku Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tentunya lebih memilih terbuka. Karena para calon legislatif ini bukan hanya yang dibina dan dididik oleh partai politik. Luar dari itu pun banyak calon legislatif yang ketokohannya mumpuni dan mampu jadi corong masyarakat, menjadi sarana aspirasi.
“Saya melihat bahwa, terbuka tentu akan lebih bisa menjadikan yang berkualitas, baik yang dari partai politik, maupun yang baru masuk kepada partai politik. Saya juga kalau bicara terkait partai politik, kan saya di PKS. PKS di pusat menginginkan terbuka,” ujarnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan empat nara sumber, di antaranya Ketua DPC PDIP Yudha Puja Turnawan, Ketua PPP Yudi Nugraha, Ketua DPD PBB Hudan Mushafuddin dan Sekretaris DPD PAN Reza Anshari. Dihadiri Ketua KNPI Garut Okke M Hadits, para undangan termasuk para pelajar dan mahasiswa.
Baca Juga: Bupati Garut akan Pidanakan Pangkalan yang Jual Gas 3 Kilogram Diatas HET
Yudha Puja Turnawan, berpendapat, dengan sistem terbuka, akan banyak terjadi politik uang, yang akhirnya merusak demokrasi dan akhirnya kualitas wakil rakyat juga kurang.
Makanya, PDIP lebih condong kepada proporsional tertutup, agar partai politik bisa menentukan kadernya yang terbaik dan telah digembleng, menjalani pendidikan kader untuk bisa duduk menjadi wakil rakyat.
"Agar bisa bekerja ideologis, menjembatani kepentingan masyarakat. Hari ini dengan terbuka, kadang wakil rakyat yang terpilih, fokus di desanya saja, atau di kecamatannya saja. Tidak memikirkan masyarakat Garut pada umumnya,” terang Yudha.
Baca Juga: Selama Ramadan Polres Garut Laksanakan Patroli Rutin pada Jam Rawan
Ditempat yang sama, Ketua DPC PPP Garut, Yudi Nugraha Lasminingrat mengatakan, pihaknya masih taat terhadap DPP, bahwa sistem pemilu 2024 dilaksanakan secara terbuka.
“Tapi tentunya kami juga akan fatsun juga terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila pelaksanaan Pemilu nanti dilaksanakan secara tertutup, kami harus siap,” ujar Yudi.
Ia menilai, sistem efektifitas pemilu proposional terbuka dan tertutup, tentunya akan menjadi catatan khusus bagi DPC PPP Kabupaten Garut.
Baca Juga: Kasus Suspek Covid-19 di Garut Kembali Tinggi
Sedangkan Ketua DPD PBB Garut, Hudan berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan gugatan, yakni tertutup. "Kami sudah jelas bahwa PBB berharap MK mengabulkan permohonan gugatan Pemilu 2024 dengan sistem proposional tertutup," ucapnya.
Begitu juga yang disampaikan Sekretaris PAN Reza Anshari. Ia menyampaikan, berdasarkan UUD 1945 mengamanatkan agar Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.***
