Network
KABAR PRIANGAN - Adanya intruksi Presiden RI, Joko Widodo, terkait larangan penyelenggaraan buka puasa bersama untuk kalangan pejabat dan apartur sipil negara (ASN) telah menimbulkan pro kontra.
Namun demikian, Pemkab Garut sudah menindaklanjuti Intruksi Presiden tersebut dengan menyiapkan surat edaran (SE) Bupati.
"Kami tindaklanjuti intruksi Pak Presiden terkait larangan penyelenggaraan kegiatan berbuka puasa bersama untuk para pejabat dan ASN. Saat ini kami tengah menyiapkan payung hukum berupa SE Bupati untuk pelaksanaan intruksi tersebut," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, Senin, 27 Maret 2023.
Baca Juga: Bupati Garut akan Pidanakan Pangkalan yang Jual Gas 3 Kilogram Diatas HET
Meski payung hukum berupa SE Bupati masih disiapkan, tutur Nurdin, akan tetapi imbauan terkait hal itu sudah disampaikan Bupati Garut, Rudy Gunawan, kepada para pejabat dalam beberapa kesempatan.
Tidak hanya kepada para pejabat, imbauan juga telah disampaikan bupati kepada seluruh jajaran ASN di lingkup Pemkab Garut.
Menurut Nurdin, larangan berbuka puasa bersama ini diharapkan bisa dipatuhi oleh seluruh jajaran pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Garut, tanpa terkecuali. Apalagi kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan di restoran atau hotel mewah.
Baca Juga: Selama Ramadan Polres Garut Laksanakan Patroli Rutin pada Jam Rawan
Diakui Nurdin, adanya larangan buka puasa bersama itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap anggaran daerah. Hal ini dikarenakan anggaran untuk kegiatan buka puasa bersama tidak pernah dimasukan ke dalam APBD Garut.
Disampaikannya, larangan agar pejabat dan ASN Pemkab Garut tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama berlaku ketika kegiatan itu dilaksanakan oleh instansi dimana pejabat atau ASN itu bertugas. Sedangkan jika hanya memenuhi undangan dari pihak lain, hal itu dinilainya tidak jadi masalah.
