Network
KABAR PRIANGAN - Curah hujan yang tinggi sejak awal Ramadan 1444 H di Kawasan Tasikmalaya dan sekitarnya menyebabkan debit aliran Sungai Citanduy semakin meningkat.
<iframe>
<!--
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4552716111294309"
crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:320px;height:100px"
data-ad-client="ca-pub-4552716111294309"
data-ad-slot="9075698603"</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
-->
</iframe>
Masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Citanduy mulai khawatir, Sungai Citanduy akan meluap dan menggenangi tempat tinggal mereka.
Sebagai wujud protes terhadap penanganan bencana yang cenderung tidak responsif dari pemerintah daerah, Yayasan Peradaban Demokrasi Indonesia (Padi) menggelar aksi damai dengan memasang spanduk di sejumlah titik strategis di Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Wagub Jabar Batal Diundang Dalam Acara Harlah Satu Abad NU, Ini Jawaban Uu Ruzhanul Ulum
Spanduk bernada sindiran keras terhadap pemimpin Jawa Barat tersebut dibentangkan diatas kain putih, dan cukup menarik perhatian para pengguna jalan.
Salah satu spanduknya berbunyi “Posko Sumbangan Rp 100 Juta Coin untuk Gubernur Jabar, Save Citanduy Ciloseh”
Ketua Umum Yayasan Padi, Iwan Restiawan menegaskan, pihak BBWS telah lama tidak melakukan perwatan terhadap aliran sungai tersebut.
Baca Juga: Dugaan Kelas Jauh Ilegal hingga Jual Beli Ijazah, Ini Temuan Mahasiswa STMIK Tasikmalaya saat Demo!
Selain itu, pihaknya juga merasa sudah cukup bosan menyampaikan laporan namun tidak ada tindakan penanganan sama sekali dari pihak pemerintah, baik dinas maupun institusi terkait lainnya.
Menanggapi aksi damai tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan bahwa aksi damai yang ditujukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tersebut dinilai “salah alamat”.
Alasannya, karena kewenangan penanganan aliran sungai dipegang oleh pihak BBWS sebagai lembaga vertikal yang secara langsung berhubungan dengan kementerian PUPR, Bina Marga dan pemerintah pusat.
“Kewenangan penanganan Sungai Citanduy adalah kewenangan BBWS, jadi pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengotak-atik terkait Citanduy tersebut, oleh karena itu kalau masalah Citanduy komplen ke pemprov, ke pak gubernur itu salah alamat,” kata Uu.
Meskipun demikian, Uu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup sering berkomunikasi dengan BBWS terkait penanganan banjir dan luapan sungai tersebut, misalnya saat bencana banjir di Subang dan Gegesik dimana pihaknya sendiri yang turun secara langsung dalam proses audiensi antara masyarakat dengan pihak BBWS.
Terkait keresahan yang dialami oleh masyarakat sekitar Citanduy sendiri, Uu mengatakan, dirinya akan datang langsung untuk bertemu dengan perwakilan masyarakat bersama dengan pihak BBWS.
Baca Juga: Bupati Garut akan Pidanakan Pangkalan yang Jual Gas 3 Kilogram Diatas HET
Harapannya, semoga bisa segera ditindaklanjuti dan permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.
“Kami (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) sebagai fasilitator dalam masalah Sungai Citanduy ini Insya Allah saya akan datang, kemudian apa permasalahannya, dan nanti tidak menutup kemungkinan saya bersama BBWS datang kesitu supaya cepat selesai (permasalahannya),” ujarnya.***
