Network
Baca Juga: Pembangunan Monumen Pesawat F-5 Tiger TNI AU di Taman Kota Tasikmalaya Tinggal Tahap Akhir
"Untuk menjawab atas keluhan minimnya SDM yang memenuhi syarat terkait suatu jabatan tertentu, tentu kembali kepada apa yg sudah dilakukan dalam pemetaan birokrasi dari 10 tahun terakhir? Apa sudah hak-hak birokrat dari sisi peningkatan SDM (Diklatpim atau diklat keahlian) yang dibiayai oleh APBD, sebagaimana amanat tata aturan perundangan sudah dilaksanakan dengan maksimal?" ucap Tri.
Ditegaskan dia, bicara birokrasi, tidak bisa kita bicara cuma tahun ini atau tahun lalu. "Pemetaan birokrasi sudah harus dibenahi, sehingga seorang ASN yang baru dilantik pun sudah bisa diketahui, kapan dia pensiun.
Tentu sangat ironis, kalau ada pejabat pensiun atau dirotasi menimbulkan kebingungan dalam mengisinya. Hal yang tidak mungkin itu dilakukan, tanpa sebuah perencanaan yang matang," ucapnya.
Baca Juga: Cetak Dua Gol ke Gawang Myanmar, Ramadhan Sananta Sukses Tunaikan Janji
Di tempat terpisah, Wali Kota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih, mengatakan, dilantik dan dipilihnya lagi Ade Setiana menjadi Penjabat Sekda berlatar banyak jabatan kosong dan kurangnya SDM yang memenuhi syarat di Kota Banjar selama ini.
Selain pertimbangan itu, juga dibolehkan aturan untuk dilantik kembali seperti diatur Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan Permenpan Nomor 45 Tahun 2020. "Dipastikan pelantikan Penjabat Sekda sekarang ini, tidak ada kepentingan politik apa pun," ucapnya.
Lebih lanjut dia menilai wajar, jika ada pro dan kontra terkait pelantikan Penjabat Sekda Baru kali ini. "Pengisian jabatan Penjabat Sekda itu (oleh Ade Setiana) hanya sementara sampai adanya Sekda definitif," ucapnya.***
