Network
KABAR PRIANGAN - Bupati Garut Rudy Gunawan menyampaikan, pihaknya akan segera mengumpulkan para sukarelawan (sukwan)
untuk mendapatkan penjelasan mengenai Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang akan diberlakukan oleh Pemerintah mulai November 2023 mendatang.
Menurut Bupati, dengan PP 49 tahun 2018 itu tidak mengenal lagi tenaga sukarelawan (sukwan).
Baca Juga: Termotivasi Semangat Timnas saat Lawan Argentina, Pemain Sepakbola Garut Giat Berlatih
"Ya, nanti kita tidak mengenal lagi sukwan. Oleh karena itu saya akan kumpulkan para sukwan itu untuk mendapatkan penjelasan mengenai PP 49 yang akan di berlakukan oleh pemerintah mulai November 2023 ini," ucapnya.
Bupati menyebutkan, bahwa di BKD tidak ada data jumlah tenaga sukwan atau honorer, karena yang ada di BKD itu hanya data PNS, PPPK, dan TKK.
" Iya, kan berdasarkan Undang Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kita hanya mengenal ASN dan PPPK. Jadi benar di BKD itu tidak ada data sukwan atau honorer," kata Bupati usai menerima kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI di Ruang Pamengkang Komplek Pendopo Garut, Jumat 23 Juni 2023.
Baca Juga: Bhakti Kesehatan Polda Jabar, Ratusan Anak di Garut Dikhitan di Dalam Mobil Tempur Barracuda
Sedangkan data guru baik PNS dan non PNS, lanjut Bupati, ada di Dapodik termasuk tenaga kesehatan ada di data tenaga kesehatan (nakes).
Kemudian sudah dilantik jadi PPPK sebanyak 1.600 orang lebih. Sedangkan data kategori 2 yang belum jadi PNS ada di BKD, karena tiap tahun ada kontrak kategori 2 dan itu sudah berjalan
