Network
KABAR PRIANGAN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H. Ami Fahmi, mendorong agar pemerintah daerah atau eksekutif fokus dalam peningkatan standar pelayanan minimum (SPM), baik di bidang kesehatan dan pendidikan.
Dimana menurutnya, standar pelayanan minimum pendidikan dan kesehatan harus disiapkan dan dimaksimalkan anggarannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 atau APBD murni 2024.
"Sarana prasarana kesehatan dan pendidikan harus ditingkatkan, baik fasilitas kesehatan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik dan sehat. Termasuk, sarana infrastruktur bangunan sekolah yang layak agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan aman," jelas Ami yang juga ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam penentuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023, DPRD juga menyoroti langkah pemerintah daerah.
Di mana pemerintah daerah di tahun 2024 merencanakan untuk pembangunan jalan dengan anggaran yang luar biasa cukup besar.
Sementara itu untuk pemenuhan infrastruktur pengairan masih kurang maksimal. Alasan harus diperhatikan dan disiapkan karena hari ini sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya, mengalami musim kekeringan yang diprediksi akan cukup panjang.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Tasikmalaya Susun Ranperda Retribusi dan Pajak Daerah Demi Peningkatan PAD
