Network
KABAR PRIANGAN - Adanya temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dari anggaran penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut kembali mendapatkan tanggapan. Kali ini tanggapan disampaikan Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP).
Pendiri PISP, Hasanuddin, menyampaikan perjalanan dinas pejabat Pemkab Garut ke luar negeri bukanlah merupakan hal yang baru. Hal serupa juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk perjalanan ke luar daerah baik untuk kunjungan kerja, study banding, dan sebagainya yang sumber anggaran berasal dari APBD.
Hal ini pun menurut Hasanuddin sempat beberapa kali dipersoalkan oleh sejumlah kalangan. Namun hasilnya tak seramai saat ini karena mungkin yang mempersoalkannya langsung dari KPK.
Baca Juga: Bupati Garut Terkejut Dengar Harga Beras saat Sidak di Pasar Jagal Mandalagiri
Karena persoalan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri itu statemennya langsung dari KPK, imbuh Hasanuddin, tentu saja publik mempersepsikan akan ada perhatian dan langkah serius dari lembaga pemberantas korupsi tersebut.
Namun kenyataannya bisa juga publik akan mendapatkan kekecewaan karena mungkin juga tidak akan ada tindak lanjut dan kasusnya menghilang seiring waktu seperti kasus-kasus sebelumnya.
"Terkait soal apakah perlu supervisi anggaran, dan seterusnya termasuk dilakukan penyelidikan anggaran penanggulangan kemiskinan tersebut, biarlah KPK bekerja sesuai prosedur," ujar pria yang akrab disapa Hasan ini.
Baca Juga: Pertanyakan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri, Mahasiswa Garut Gelar Aksi
BPK pun menurutnya harus melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap pengeluaran anggaran tahun 2023, periode Januari-Agustus 2023 di Pemkab Garut. Hal ini tentunya termasuk realisasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim sebesar Rp799 miliar sebab BPK memiliki otoritas untuk ini.
Dia menilai, pemeriksaan ini penting dilakukan BPK sebab penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi kebijakan prioritas pemerintah pusat. Bahkan Presiden Jokowi pun telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan.
Dalam intruksinya, Presiden mengintruksikan kepada bupati untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayahnya, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrim berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan, serta menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).
Baca Juga: Polisi Amankan Pengepul Judi Online di Garut, Pemasang Tergiur Menang Ratusan Juta
Hasan juga mengungkapkan, Presiden juga mengintruksikan agar Bupati mengalokasikan anggaran pada APBD dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Termasuk juga melakukan pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address), memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat serta mengintruksikan Bupati agar menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 bulan sekali.
"Sampai dengan KPK dan BPK bekerja, kami sendiri berharap Pemkab Garut segera melengkapi data dan informasi penduduk miskin ekstrem di Garut yang menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 berjumlah 82.17 ribu orang. Pemkab Garut juga harus segera mengevaluasi kebijakan dan program penanggulangannya dengan melibatkan para pihak termasuk unsur masyarakat," katanya.
Masih menurut Hasan, apa yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan terkait perlunya bantuan langsung bagi warga yang menjadi bagian dari kemiskinan ekstrem adalah benar. Dengan demikian Pemkab Garut perlu segera mengevaluasi anggaran dan pengeluaran terkait dengan pemberian bantuan sosial kepada warga yang menjadi bagian dari kemiskinan ekstrem tersebut.
Baca Juga: Ini Tanggapan Bupati Rudy Terkait Pembangunan Joging Track di SOR RAA Adiwijaya Garut
Sebab, imbuhnya, kemiskinan ekstrim adalah tingkatan terparah dari kemiskinan, dimana warga yang mengalami kemiskinan ekstrim perlu mendapat bantuan langsung khususnya terkait pangan. Evaluasi dimaksud adalah terkait alokasi dan pengeluaran hibah dan bantuan sosial pada APBD 2023.
Ditandaskan Hasan, pihaknya menemukan data anggaran untuk hibah ini secara kumulatif sangat besar yakni di atas ratusan miliar. Janggalnya, ada beberapa pos anggaran yang menurutnya tidak berkorelasi dengan penanggulangan kemiskinan ekstrim.
"Kami juga meminta Pemprov Jabar untuk mengevaluasi bantuan keuangan untuk Kabupaten Garut, sehingga kemiskinan ekstrim dapat diatasi secara bersama-sama," ucap Hasan.
Baca Juga: RSUD Garut Bangun Jembatan Penyebrangan Pasien, Selesai Tahun Ini
Lebih lanjut Hasan menyampaikan, sebentar lagi jabatan Bupati dan Wakil Bupati Garut saat ini akan segera berakhir dan tentu saja tidak akan dapat menyelesaikan hal ini. Namun bukannya mereka harus lepas tangan dengan persoalan yang terjadi saat ini karena mereka dapat membuat kebijakan yang terfokus dalam penanganan kemiskinan ekstrim ini sebagai bahan bagi pelaksana tugas (Plt) Bupati.
Atas kebijakan yang dibuat Bupati dan Wakil Bupati Garut tersebut, katanya, Plt. Bupati Garut bisa memfokuskan diri pada prioritas tertentu atau pendekatan kewilayahan tertentu, salah satunya melalui penanggulangan kemiskinan ekstrim berbasis desa.
Melalui program ini, tambahnya, Pemkab Garut hanya berfungsi supporting dan monitoring, sebab penumpukan anggaran di Pemkab baik dinas maupun badan yang tanpa melibatkan pemerintah desa, selain tidak efektif juga berpotensi penyalahgunaan atas nama anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrim.***
