Network
KABAR PRIANGAN - Pengungkapan penggunaan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem untuk sejumlah kegiatan yang dinilai tidak ada kaitannya di lingkungan Pemkab Garut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai hal itu jelas melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sehingga hal itu sangat disesalkan.
Tanggapan terkait hal itu di antaranya disampaikan Ketua Garut Governance Watch (GGW), Agus Sugandi. Ia menilai kasus ini sebagai puncak dari berbagai kejadian di tengah masyarakat.
Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan, katanya, diduga malah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kasus ini terlihat seperti puncak gunung es di tengah lautan dan bukan kejadian pertama dan satu-satunya yang terjadi di Kabupaten Garut.
Baca Juga: Atasi Kelangkaan Air, TNI, Polri, dan Masyarakat di Garut Bahu Membahu Cari Sumber Air
"Ini bukan kejadian pertama dan satu-satunya tapi merupakan salah satu dari serangkaian tindakan yang terjadi di lingkungan Bupati Garut dan kelompoknya. Saya harapkan KPK bisa melakukan investigasi secara serius terhadap indikasi korupsi yang terjadi di Kabupaten Garut," komentar pria yang akrab disapa Gandi ini, Kamis, 31 Agustus 2023.
Disebutkannya, jauh sebelum kasus ini mencuat, sejumlah masyarakat Garut pun sudah banyak melaporkan indikasi korupsi di lingkungan pemerintahan Garut. Berawal dari pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem ini, diharapkan KPK pun segera melakukan penanganan serta mengawasi lebih lanjut gejala-gejala korupsi yang mungkin muncul di lingkungan pemerintahan di Garut.
Gandi meminta Pemkab Garut mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dilaporkan digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Baca Juga: Diskominfo Garut dan JQR Jalin Kerjasama Akselerasi Penanganan Kemanusiaan
Menurutnya, adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik sangat penting untuk memastikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem benar-benar efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tanggapan juga dilontarkan Fungsionaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Garut, Taofik Rofi Nugraha. Disebutkannya, Pemkab Garut memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya.
