Network
KABAR PRIANGAN - Imbauan Bupati Garut Rudy Gunawan agar aparatur sipil negara (ASN) di Garut pindah menjadi nasabah bank lain selain BJB, mendapatkan reaksi pihak DPRD Garut. Imbauan Bupati dinilai tepat sehingga DPRD mendukung agar ASN mencari alternatif bank lain yang bunga pinjamannya lebih rendah dibanding BJB.
Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Garut, Cucu Suhendar mengaku sangat mendukung imbauan Bupati Garut tersebut. Ia juga menilai selama ini BJB memang menerapkan bunga pinjaman yang terlalu besar sehingga merugikan nasabahnya termasuk ASN dan PPPK di Garut.
Baca Juga: Legenda Persib Temui Bupati Garut Bahas Pengurus Persigar
Namun demikian, Cucu juga mengaku menyayangkan kenapa Bupati hanya menyarankan ASN dan PPPK pindah jadi nasabah BRI. Padahal menurutnya di Garut ada bank BUMD yang tentunya lebih pantas untuk untuk direkomendasikan oleh Bupati.
"Saya sangat mendukung imbauan Bupati agar ASN dan PPPK pindah menjadi nasabah bank lain mengingat bunga pinjaman di BJB yang terlalu tinggi. Namun saya rasa ada perbankan milik pemerintah daerah Kabupaten Garut yang harus diberdayakan keberadaannya dan harus diprioritaskan oleh Bupati," komentar Cucu.
Dikatakannya, untuk saat ini perbankan milik Pemkab Garut tersebut memang belum sebesar perbankan BUMN seperti BJB atau BRI.
Baca Juga: Tersangka Korupsi Dana Desa, Kades di Garut Ditahan di Rutan, Rugikan Uang Negara Ratusan Juta
Namun jika didukung oleh pemerintah salah satunya dengan memasukan ASN dan PPPK sebagai nasabahnya, tentu perbankan itunakan bisa lebih berkembang.
Mengingat kemampuannya yang masih terbatas, tutur Cucu, untuk tahap awal Bupati bisa memasukan sebagian ASN dan PPPK menjadi nasabah perbankan BUMD tersebut. Seiring berjalannya waktu dan kian banyaknya nasabah, tentu perbankan BUMD itu akan bisa tumbuh dengan cepat sehingga keuntungannya bisa masuk ke APBD Garut.
Menurutnya, dalam hal ini Bupati juga harus memiliki kepedulian terhadap perbankan BUMD yang jelas-jelas sahamnya milik Pemkab Garut agar lebih diberdayakan.
Baca Juga: RSUD Garut Siapkan Ruangan bagi Caleg yang Alami Depresi Dampak Kalah Pileg
Kalau pun ada rencana kepindahan ASN dan PPPK menjadi nasabah bank lain, sebaiknya dibagi-bagi sehingga tidak semuanya masuk ke BUMD provinsi atau ke BUMN.
Hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Garut, Yusuf Musyafa. Ia menilai protes yang dilakukan Bupati Garut terhadap BJB karena menerapkan bunga pinjaman yang terlalu tinggi merupakan hal yang sangat wajar.
"Sikap protes Bupati terhadap BJB merupakan hal yang sangat wajar berarti ada maslaah dalam pelayanan. Selain bunga yang terlalu tinggi, BJB silahkan evaluasi saja, apa yang kurang," ucap politisi PKS ini.
Baca Juga: Buron 8 Bulan, Penjambret di Garut Berhasil Dibekuk Polisi
Sama halnya dengan Cucu, Yusuf juga meminta Bupati tidak mengimbau para ASN dan PPPK pindah ke perbankan BUMN kalau pun pada akhirnya harus meninggalkan BJB. Pemkab Garut memiliki perbankan yang sertais persen sahamnya milik pemerintah daerah Kabupaten Garut yang tentunya harus lebih didukung.
Komisi III DPRD Garut yang di antaranya membidangi BUMD dan pendapatan asli daerah, imbuhnya, sejak awal sudah meminta agar Pemkab Garut lebih memberdayakan perbankan milik Pemkab Garut.
Terlebih setelah adanya protes dari Bupati terhadap BJB atas tingginya bunga pinjaman yang berujung adanya imbauan Garut ASN dan PPPK untuk pindah menjadi nasabah bank lain.
Baca Juga: Pemkab Garut Putuskan Berakhirnya Masa Transisi Pemulihan Kekeringan
Momemtum ini, tambah Yusuf, bisa menjadi pertimbangan agar Pemkab Garut menjalin kerja sama dengan BPR, perbankan milik Pemkab Garut. ASN dan PPPK sebagain harus diupayakan agar pindah menjadi nasabah BPR sehingga tidak semuanya menjadi nasabah perbankan BUMN dan BUMD, terutama BJB.
"Sebagian ASN dan PPPK yang dialihkan ke BPR Garut nantinya akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi Pemkab Garut. Keuntungan pun bisa dirasakan ASN dan PPPK karena mereka bisa mendapatkan bunga yang lebih ringan dibandingkan dengan BJB," katanya.
Sebagai bentuk keseriusan sikap Komisi III menyikapi permasalahan ini, tandas Yusuf, pihaknya akan menggelar rapat komisi dan hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Garut. Kemudian, secara resmi, hal itu juga akan disampaikan kepada Bupati Garut agar menjadi perhatian.***
