Network
KABAR PRIANGAN - Sebanyak delapan partai politik (Parpol), dilaporkan absen dalam kegiatan Apel Pencanangan Gerakan Sumedang Bebas Alat Peraga Kampanye (APK) pada Masa Tenang Pemilu 2024, di Lapangan Upacara Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Minggu, 11 Februari 2024.
Padahal dalam kegiatan apel yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tersebut, ada agenda penandatanganan kesepakatan bersama terkait Gerakan Sumedang Bebas APK di Masa Tenang Pemilu, yang harus ditandatangani oleh para Ketua Parpol selaku peserta Pemilu.
Namun sayangnya, dari 18 Parpol yang diundang, dalam pelaksanaannya ternyata hanya ada 10 Parpol saja yang bisa hadir, dan yang hadir itupun bukan Ketua Parpol-nya.
Baca Juga: Dandim Ajak Warga Sumedang Waspadai Berita Hoaks jelang Pencoblosan Pemilu 2024
Menanggapi banyaknya Parpol yang tidak hadir dalam apel tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Hj. Tuti Ruswati mengatakan, bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Parpol selaku peserta Pemilu, supaya dapat menurunkan semua APK yang telah dipasangnya.
"Semua Parpol juga sebenarnya sudah kami undang. Terkait penertiban APK, kami juga sudah membuat surat edaran ke seluruh peserta Pemilu. Bagi Parpol yang tidak hadir dalam apel ini, nanti akan kami hubungi lagi supaya dapat menertibkan APK secara mandiri," tutur Tuti.
Apel Pencanangan Gerakan Sumedang Bebas Alat Peraga Kampanye (APK) pada Masa Tenang Pemilu 20224 ini, sengaja diselenggarakan dalam rangka menciptakan rasa tenang, aman, dan damai di masa tenang Pemilu 2024.
Baca Juga: Herman Imbau Tiap Mesjid di Sumedang Ingatkan Warga untuk Nyoblos di Pemilu 2024
Sumedang Bebas APK
Kegiatan apel yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ini, dipimpin langsung oleh Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Sumedang, Hj. Tuti Ruswati.
Selain diikuti oleh Bawaslu dan KPU, kegiatan apel pencanangan gerakan Sumedang bebas Alat Peraga Kampanye (APK) pada masa tenang Pemilu 2024 ini, diikuti pula oleh unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD, dan para perwakilan partai politik sebagai peserta Pemilu.
