Network
KABAR PRIANGAN - Kabupaten Garut merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya tinggi sehingga menyandang status Siaga Darurat Bencana. Lebih dari 50 persen kecamatan yang ada di Garut juga masuk kategori rawan bencana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut, Aah Anwar Saepuloh, menyebutkan saat ini sejumlah daerah di Kabupaten Garut berada pada masa bencana hidrometeorologi. Masa ini berlangsung sejak Januari 2024 hingga saat ini.
Disampaikannya, dari 42 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Garut, saat ini 27 di antaranya masuk dalam kategori rawan bencana.
Baca Juga: Pedagang Pasar di Garut Prediksi Jelang Puasa Ramadan Harga Sayuran Pasti Naik
Bencana alam yang paling rawan terjadi saat ini yakni banjir, longsor, dan pergerakan tanah seiring dengan tingginya intensitas hujan.
"Saat ini Garut berstatus Siaga Darurat Bencana dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Di Garut juga ada 27 kecamatan yang masuk kategori rawan bencana," ujar Aah, Senin, 4 Maret 2024.
Ancaman bencana alam banjir, longsor, dan pergerakan tanah, tutur Aah, bukan hanya terjadi di wilayah selatan tapi juga Utara dan tengah.
Bahkan belum lama ini, sejumlah bencana alam longsor telah terjadi di wilayah Kecamatan Malangbong, Karang Tengah, dan juga Tarogong meskipun berskala kecil.
Dia menyebutkan, dari bencana alam longsor yang terjadi di sejumlah wilayah utara dan tengah ini, memang tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun sejumlah rumah serta jalan telah terkena dampak.
Menurut Aah, sudah beberapa kali Pemkab Garut menggelar Apel Siaga Bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang ada.
Baca Juga: Jelajah Wisata Kuliner dengan Kemegahan Gunung Cikurai dan Kelezatan di Kampung Muara Sunda Garut
Ini juga merupakan salah satu langkah antisipasi dalam menghadapi bencana khususnya hidrometeorologi yang sudah terjadi sejak akhir 2023 lalu.
"Berbagai upaya telah kita lakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana, termasuk dengan program Kecamatan Tangguh Bencana," katanya.
Aah mengingatkan jika upaya antisipasi dan penanganan bencana alam bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Ini tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama termasuk kalangan masyarakat baik secara kelompok maupun individu.
Baca Juga: Miras Jenis Ciu dan Kawa-kawa Disita Saat Operasi Pekat di Garut
BTT
Bencana alam yang terjadi menurut Aah tentunya juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan infrastruktur. Oleh karenanya Pemkab Garut telah menyiapkan anggaran biaya tidak terduga (BTT) untuk perbaikannya.
Diungkapkannya, belum lama ini pihaknya sudah mengajukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di sekitar 32 lokasi yang pelaksanaannya oleh dinas terkait.
Selain infrastruktur, rumah yang terdampak bencana juga akan mendapatkan bantuan stimulan yang anggarannya juga diambil dari BTT.***
