Network
"Dengan jumlah 735 ribu jiwa setelah Pilpres dan Pilkada termasuk juga komposisi milenial sekarang cukup signifikan. Kita tahu milenial ini banyak ide ide berlian," ucapnya.
Selain itu, pemikiran-pemikiran kaum milenial yang mumpuni dan gagasan-gagasannya monumental dan visioner, maka kalau tidak berjamaah maka susah untuk mengendalikan.
"Hari ini sudah sangat terasa bagaimana semakin bergeser Kota santri, Kota pesantren, dengan aneka hal-hal yang itu memang domain pemimpin dengan powernya. Jadi sekarang kolaborasi antara ulama, umaro dan agnia sudah asak itu," tegasnya.
Aminuddin pun mencontohkan misalnya mereka terjun ke dunia tersebut, memang karena desakan ekonomi, misalnya urusan dapur ngebul. Maka, sesuai perintah Undang-undang Dasar (UUD) fakir miskin dan anak telantar di pelihara oleh negara.
"Hal tersebut menjadi kewajiban Pemerintah dalam hal ini adalah pimpinan, kalau seorang pemimpin di negara kita tidak faham tentang itu maka sudah inkonstitusional, bagi kami jadi Wali kota atau Wakil Wali Kota bukan tujuan tapi wasilah atau jembatan lebih maslahat dan manfaat," jelasnya.
Aminuddin menambahkan jangan di kira para kiai, tokoh agama tidak membicarakan bab tentang pemerintahan, dan hal tersebut sudah khatam. Walaupun belum ada nomenklatur APBD-APBN, kiai dan ajengan sudah biasa ngurus santri dan masyarakat dengan mandiri.
Dia juga menyinggung penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, kedepannya tidak hanya melakukan kegiatan seremonial saja, meski mengedukasi tidak hanya sosialisasi tentang regulasi pemilihan, tapi masyarakat harus di buat jadi pemilih yang cerdas.
"Jadi pemimpin kedepan harus yang punya power, high leader, high level dan strong leader, tegas tapi terkonsep yang jelas," pungkasnya.***
