Network
“Antara tahun 2012 sampai dengan 2014, RW dengan beberapa perusahaannya mengerjakan setidaknya 15 paket pekerjaan pada dinas PUPRPKP dengan total nilai proyek sebesar Rp23,7 miliar,” katanya.
Dan sebagai bentuk komitmen atas kemudahan yang diberikan oleh HS, kata Firli, RW memberikan fee proyek antara 5 -8 persen dari nilai proyek.
Baca Juga: CERITA SUMEDANG: Ki Mastak, Jadi Saksi Peralihan Kekuasaan Raja Sumedang
Dia melanjutkan, pada Juli 2013, HS diduga memerintahkan RW melakukan peminjaman uang ke salah satu bank dengan nilai Rp4,3 miliar untuk keperluan pribadi Herman Sutrisno dan keluarganya, sedangkan cicilan pelunasannya menjadi tanggungjawab RW.
KPK juga menduga RW beberapa kali memberikan fasilitas pada HS dan keluarganya, di antaranya tanah dan bangunan untuk pendirian SPPBE di Kota Banjar.
Selain itu, RW juga diduga memberikan sejumlah uang untuk biaya operasional Rumah Sakit Swasta yang didirikan oleh Herman Sutrisno.
Baca Juga: Sejak Dibangun Tol Cisumdawu, Tempat di Sumedang Ini Jadi Angker, Sering Penampakan Mahluk Halus
Firli juga menyebut, selama masa kepemimpinan HS sebagai walikota Banjar tahun 2008- 2012 telah banyak menerima pemberian sejumlah uang dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek pemerintah Kota Banjar
“Saat ini tim penyidik masih terus melakukan perhitungan jumlah nilai gratifikasi yang dimaksud,” katanya.
Atas perbuatannya, Rahmat Wardi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
