Network
KABAR PRIANGAN - Minggu, 4 Februari 2024 telah diadakan Debat Capres 2024 Kelima di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta. Tema debat capres terakhir tersebut yaitu Kesejahteraan Sosial, Pembangunan SDM dan Inklusi, dengan sub tema kesehatan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan sosial.
Salah satu pembahasan ketiga capres tersebut yaitu sub tema pendidikan yang mengangkat isu UKT yang mahal. Dimulai dari pertanyaan Paslon Nomor Urut 1 Anies Baswedan yang bertanya, “Kampus yang seharusnya merdeka, dan memerdekakan, dan kampus merdeka itu baik, tetapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari Mahasiswanya. Ada Mahasiswa yang kesulitan membayar UKT sehingga menggunakan Pinjol,” ujarnya.
Adapun cara untuk menyelesaikan permasalahan UKT menurut Paslon Nomor 3 Ganjar Pranowo. “Hentikan liberasi pendidikan, berikan kepada mahasiswa proporsi yang benar,” ucapnya.
Program Ganjar Pranowo Dikaitkan Isu UKT
Program Ganjar pun dikaitkan mengenai isu UKT tersebut. Ganjar menjelaskan mengapa mencetuskan program keluarga miskin dan sarjana, agar mereka tidak direpotkan dalam permasalahan UKT tersebut.
“Ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap sekolah adalah ngutang, pinjol adalah problem dan saya sepakat, kami diskusi dengan para mahasiswa Jogja ini menjadi cerita utama, liberasi yang harus dihentikan ini harus diimbangi dengan proposionalitas mana yang mampu dan kurang mampu," ucap Ganjar yang dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD.
Baca Juga: Viral Video Aksi Nekat Seorang Nenek di Garut Menghadang Mobil Malak Uang Pengendara
"Yang kurang mampu harus mendapat intervensi dari pemerintah,yang harus dikerjakan Perguruan Tinggi pun harus bisa menunjukkan bahwa UKT ini dengan kluster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka,” ucapnya menambahkan.
“Pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia, negara harus menempatkan perguruan tinggi sebagai ekskalator sosial ekonomi, jadi kalau cara pandangnya begitu maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya, satu orang tua, satu negara,” kata Ganjar.
