Amankan Pasokan Batu Bara ke PLTU, Begini Strategi yang Dilakukan PLN

"Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kewajiban DMO batu bara sebesar 137,5 juta ton, di mana sekitar 113 juta ton batu bara dialokasikan untuk bahan bakar pembangkit listrik PLN dan IPP, sementara sisanya untuk kebutuhan industri," kata Sujatmiko.

Baca Juga: Aksioma Tuntut KPK Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi di Kota Banjar. Mantan Wakil Wali Kota Pimpin Aksi Unjukrasa

Dengan keluarnya Kepmen ini, ungkapnya, maka Kementerian ESDM secara berkala melakukan pengawasan DMO pemegang Izin Usaha Pertambangan  atau IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara berkala.

Melalui koordinasi dengan PLN, Kementerian ESDM akan memastikan jika ada kekurangan dalam jangka bulanan.

Masih menurut Sujatmiko, rencana operasi untuk kontrak jangka panjang dalam pengadaan batu bara, pasokan batu bara langsung dari perusahaan tambang, penataan inventory di PLN, sertifikasi pasokan batu bara sesuai dengan kebutuhan PLTU. Secara bersamaan, memperbaiki skema pembayaran dari PLN, karena penambang tidak keberatan dengan harga batu bara USD 70 per ton.

Baca Juga: Leslar Blak-blakan Hari ini di Indosiar. Simak Pula Jadwal Acara Indosiar, Senin 4 Oktober 2021

"Kementerian ESDM juga sudah menyiapkan strategi untuk menjaga keberlangsungan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik. Termasuk dengan melakukan klasifikasi jenis batu bara yang dibutuhkan.

ESDM sudah membuat Grand Strategy Energy untuk meningkatkan ketahanan dan nilai tambah nasional, dalam keberadaan energi kita,” ucapnya.***