KABAR PRIANGAN- Pendidikan politik bagi generasi muda sangat penting. Mengingat, salah satu sumber daya dalam meningkatkan derajat hidup yaitu dengan berpolitik.
Untuk itu generasi milenial harus peka terhadap politik yang berkembang seiring perkembangan jaman.
Guna memenuhi kebutuhan ilmu politik bagi generasi muda Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik (STISIP) Tasikmalaya gelar Sekolah Politik di Gedung Graha Pemuda KNPI Kota Tasikmalaya, dengan Tema "Peran Generasi Milenial Dalam Mewujudkan Politik Demokrasi".
Ketua Pelaksana Ramdan Mubarok mengatakan, diadakan sekolah politik ini untuk meningkatkan partisipasi generasi muda.
Baca Juga: Rayakan Valentin Sambil Tenggak Miras, Tiga Remaja 'Diterkam' Maung Galunggung
Khususnya kader dan anggota PMII di Kota Tasikmalaya untuk membentuk sikap yang mendukung sistem politik serta menyadarkan individu akan perannnya sebagai partisipan politik.
Maka sekolah politik merupakan rangkaian edukatif yang sistematis dan intensional, untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara dalam mendukung kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai falsafah kehidupan bangsa serta landasan kehidupan politik bangsa indonesia yang demokratik, sehat dan dinamis.
"Dengan adanya sekolah politik, maka kita akan sadar betapa pentingnya politik itu sebagai pembangunan bangsa dan negara. Perlu kita ketahui kembali, politik itu telah melekat di setiap orang. Tidak ada orang yang bisa lepas darinya. Selama masih manusia (Makhluk Sosial) tentu politik itu sangat penting. Karena buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, dia tidak berbicara dan dia tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik," katanya, Minggu (14/2/2021).
Sekolah politik yang baru pertama kali di gelar ini menghadirkan pemateri diantaranya : H. Oleh Sholeh, S.H (Wakil Ketua DPRD provinsi Jawa Barat), Drs. H Dony Romdony (DPRD Kota Tasikmalaya) , Endang Rusyanto. S.Ag ( Mantan Ketua Umum PC PMII Tasikmalaya Masa Khidmat 1998-1999), Myftah Farid, S.IP ( Ketua Koordinator GMNU Kota Tasikmalaya, dan Asep Tamam (Pengamat Politik) dan Pipin Hidayat, S.I.P (Ketua Umum Pengurus Cabang PMII kota Tasikmalaya).
Baca Juga: Miris, Meski Kondisi Hamil Tua WTS di Tasikmalaya Masih Jajakan Diri
Apalagi, lanjut Mubarok, Kita sebagai warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia harus bisa meningkatkan pemahaman politik yang paham, matang dan memiliki integritas.
Kualitas sumber daya sebagai penerus kepemimpinan dan pembangunan sosial, serta menjadi wahana bagi anggota dan kader PMII Kota Tasikmalaya, untuk berimprovisasi dan beraktualisasi diri dalam rangka menginternalisasi apa yang menjadi harapan bagi setiap warga untuk mewujudkan kehidupan politik.
"Diharapkan agar forum sekolah politik ini dijadikan sebagai ajang untuk melakukan sharing ide, pandangan dan sikap dalam upaya merumuskan pola-pola pergerakan pembaharuan politik dalam berbagai dimensi kehidupan sosial," katanya.
Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Pipin Hidayat mengatakan, politik ini tidak bisa lepas dari ilmu hukum dan ilmu teknologi serta ilmu lainnya. Dimana para generasi muda khususnya mahasiswa sebagai kaum milenial, sekaligus warga pergerakan harus lebih peka terhadap realita sosial negara hari ini.
"Dan mampu merumuskan ilmu politik dengan baik, karena semua itu, ilmu itu suci, termasuk ilmu politik. Tetapi bagaimana caranya kita harus mau memahami setiap persoalan, dan ilmu itu sendiri," ujarnya.
Baca Juga: 1,5 Bulan Lagi Penerimaan CPNS
Ketua Koordinator GMNU Kota Tasikmalaya Myftah Farid mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh PK PMII STISIP. Kegiatan tersebut sangat penting sebagai sarana pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi politik.
"Kita berharap kader yang telah mengikuti kegiatan sekolah politik tersebut bisa mentransformasikan apa yang telah didapat kepada kader yang lain khususnya, umumnya kepada masyarakat luas," katanya.
Dikatakannya, pemahaman politik etis harus disebarluaskan kepada masyarakat supaya masyarakat mampu menjadi subjek politik bukan menjadi obyek politik.
"Serta agar masyarakat tidak terjebak ke dalam politik transaksionalis, politik praktis dan politik identitas," jelasnya.***