KABAR PRIANGAN - Anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya kini menjadi sorotan. Selain hingga kini belum cairnya insentif selama 5 bulan bagi para tenaga kesehatan (nakes) khusus Covid-19, hal lain yang tengah disorot juga yakni uang remunesasi perawat yang diduga dipangkas.
Bahkan pada Kamis, 6 Mei 2021 kemarin, sejumlah element mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menuntut Dinas Kesehatan dan RSUD Singaparna Medika Citra Utama (SMC) transparan dalam persoalan anggaran bagi tenaga kesehatan penanganan Covid-19.
"Selain mempertanyakan kemana insentif selama 5 bulan bagi tenaga kesehatan khusus COVID-19, kami juga meminta penjelasan mengenai uang remunesasi yang direduksi cukup signifikan, bahkan bisa dikatakan dipangkas," jelas Givan Alivia Muldan, dari PMII Komisariat dan Rayon Cipasung.
Baca Juga: Antisipasi Kerumunan di Tempat Perbelanjaan, Jalur HZ Mustofa Ditutup Mulai Pukul 15.00 - 20.00 WIB
Sehingga pihaknya menuntut agar apa yg menjadi hak para tenaga kesehatan segera dicairkan rutin setiap bulan sebagaimana mestinya. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan adanya dugaan pemalsuan data positif Covid-19. Dimana ada kesan pasien di-covid-kan atas yang diduga ada tujuan tertentu.
Sementara itu ditemui terpisah, Direktur RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, dr. Iman Firmansyah, menjelaskan, menanggapi adanya isu tidak cairnya insentif tenaga kesehatan Covid-19 selama 5 bulan memang dibenarkan pihaknya.
Akan tetapi secara kronologis, insentif ini diberikan dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan, untuk selanjutnya di transfer langsung ke nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan.
"Jadi ditransfer langsung ke rekening masing-masing tenaga kesehatan.Jadi tidak mungkin ada pemotongan. Jadi kami pihak rumah sakit tidak tahu, berapa nilai intensif bagi setiap tenaga kesehatan covid-19. Karena itu langsung di transfer. Tetapi hingga kini memang belun cair," jelas ImanJumat, 7 Mei 2021.
Baca Juga: Pembangunan Lanjutan Breakwater di Pangandaran Bisa Menambah Wahana Wisata Air
Sejauh ini, pihak RSUD SMC telah mengajukannya sejak bukan Oktober 2020 lalu, insentif bagi seluruh tenaga penanganan covid-19 melalui Dinas Kesehatan. Akan tetapi entah kenapa hingga saat ini belum juga cair.
Begitu juga dengan tudingan adanya pemotongan jasa remonerasi yang diterima oleh jasa pelayanan medis tenaga kesehatan, Iman membantah dan menegaskan tidak ada hal tersebut.
Dimana remonerasi diberikan kepada setiap tenaga medis berdasarkan indeks poin, seperti indeks poin berdasarkan resiko, jabatan, ijazah hingga lamanya bekerja di RSUD SMC.
"Jadi kami melakukan pembayaran besaran remonerasi ini dihitung berdasarkan indek poin. Tidak ada namanya pipih kasih," tegas Iman.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Pemkab Sumedang Jamin Ketersediaan Gas 3 Kg Aman
Kemudia terkait tudingan adanya pemalsuan meng-covid-kan data pasien, Iman menjelaskan, tidak pernah ada rekayasa dalam memberikan status seorang pasien. Sebab setiap data pasien yang masuk, positif atau negatifnya, itu berdasarkan hasil laboratorium swab PCR.
Dimana alat swab PCR yang dimiliki RSUD SMC saat ini sudah terakreditasi secara nasional. Bahkan menurutnya sudah di akreditasi oleh laboratorium kesehatan daerah provinsi Jawa Barat. Sehingga akurasinya sangat tepat.
Pihaknya juga mendengar tudingan adanya gratifikasi saat pengangkatan tenaga kontrak di RSUD SMC, ia mengaku jika pihaknya mengangkat pegawai berdasarkan kebutuhan. Tanpa adanya embel-embel harus membayar biaya. Seperti pada saat mengangkat pengangkatan perawat tenaga kontrak covid-19 kemarin.
"Tidak ada harus membayar atau gratifikasi. Jika ada indikasi gratifikasi dari stap dan karyawan kami yang lakukan itu, mangga siapa. Kami akan tindak tegas kalau orang tersebut terbukti terima gratifikasi," tegas Iman.***