KABAR PRIANGAN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia La Nyala Mahmud Mataliti, menyebutkan bahwa kerajaan dan kesultanan di nusantara, memiliki peranan besar dalam menjaga marwah kebudayaan daerah dan kearifan lokal nusantara.
Termasuk dalam proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kerajaan dan kesultanan di Nusantara ini, diakui telah banyak memberikan sumbangsih yang besar untuk pembangunan Negara Indonesia.
"Sumbangsih kerajaan nusantara bagi negara ini, tidak bisa dihapus dalam sejarah. Kerajaan dan kesultanan itulah yang dulunya melahirkan tradisi Pemerintahan, Penulisan, Pendidikan, Pengobatan, hingga Kemiliteran, baik di darat maupun di laut," kata La Nyala Mahmud Mataliti, saat membuka opening ceremony FAKN ke-1, di Halaman Gedung Negara Sumedang atau Komplek Keraton Sumedang Larang, Rabu 29 September 2021.
Baca Juga: Berkumpulnya Para Raja di Sumedang Bisa Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Bangsa
Dengan segala sumbangsihnya yang begitu besar, kata La Nyala, maka sudah sepantasnya bila saat pemerintah memberikan dukungan yang konkret bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara.
Untuk itu, sebagai perwakilan masyarakat di daerah, pihaknya dari DPD RI juga berkewajiban untuk ikut serta memperjuangkan Kearifan Lokal melalui Hak Adat dan Budaya Nusantara dengan mendorong dibuatkannya legislasi yang jelas bagi kerajaan dan kesultanan Nusantara.
Supaya, keberadaan kerajaan dan kesultanan di Nusantara ini, benar-benar diakui dan dilindungi secara hukum oleh pemerintah.
Baca Juga: Kerajaan Angling Dharma dan Sunda Empire Tak Tercatat Dalam Daftar Kerajaan di Nusantara
Sebab sesuai amanat konstitusi, negara berkewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional. Dengan begitu, berarti negara ini harus hadir untuk memastikan sejarah dan budaya, agar mendapatkan tempat yang layak.
"Jika pemerintah melalui Undang-Undang tentang Desa bisa mengeluarkan APBN trilyunan rupiah untuk seluruh desa, maka sudah sewajarnya bila pemerintah mengeluarkan pembiayaan rutin untuk entitas Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan Dana Desa," ujar La Nyala.
Maka dari itu, melalui hak konstitusionalnya DPD RI kini siap mendorong terwujudnya Undang-undang tentang Adat Kerajaan Nusantara yang saat ini telah masuk Program legislasi nasional (Prolegnas).
Baca Juga: Dibuka Ketua DPD RI, Festival Adat Kerajaan Nusantara Berlangsung Sederhana
"Kami akan mendorong keinginan kerajaan di Nusantara untuk segera disahkannya RUU ini menjadi undang-undang," tuturnya.
Tak jauh berbeda dengan pernyataan Ketua DPD RI, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, dalam sambutannya mengatakan keberadaan raja-raja di Nusantara ini, menjadi patron atau tokoh kunci kekuatan budaya luhur bangsa Indonesia.
Sebab menurut Bupati Dony, dalam perspektif budaya, Indonesia ini sangatlah paternalistik, dimana baik dan buruknya tatanan kehidupan bangsa dan negara sangat bergantung kepada patron atau tokoh kunci yakni para raja-raja di Nusantara.
Baca Juga: Sebanyak 1.120 Orang Calon Praja Resmi Dikukuhkan Menjadi Muda Praja IPDN Angkatan XXXII
"Para Raja yang hadir di Bumi Sumedang Larang saat ini, sesungguhnya adalah para patron nusantara yang dapat menginspirasi dan menggerakkan kesadaran sosial spiritual bangsa," ujarnya.
Oleh karenanya, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) ke-1, Bupati Dony pun mencoba menawarkan adanya deklarasi Sumedang bagi para raja dan sultan se-nusantara.
Deklarasi Sumedang ini, kata Dony, bisa diagendakan dalam rangkaian acara Musyawarah Madya, yang akan diselenggarakan oleh Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) di Gedung Negara, Rabu 29 September 2021 malam.
Baca Juga: Puluhan Raja dan Sultan akan Bahas Isu RUU Adat Kerajaan Nusantara Dalam Musyawarah Agung
Melalui Deklarasi Sumedang ini, nantinya diharapkan dapat mendorong ketahanan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi nasional.
"FAKN ini sebuah wahana silaturahmi raja-raja se-nusantara. Sebagai tuan rumah, saya ingin menawarkan 'Deklarasi Sumedang' untuk membangun ketahanan banggsa berbasis budaya," kata Dony.***