KABAR PRIANGAN - Sebanyak 32 orang perwakilan 16 desa se-Kota Banjar termasuk kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) gagal bertemu Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 16 Desember 2021.
Kedatangan massa yang berdemo ke Jakarta termasuk para kepala desa dari Kota Banjar itu, diantaranya menuntut revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN 2022.
Seperti isi Pasal 5 ayat 4 yang mengatur pengalokasian dana desa minimal 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT), 20 persen untuk program ketahanan pangan hewani, dan 8 persen untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut yang membuat para kepala desa berunjuk rasa.
Menurut Ketua Apdesi Kota Banjar, Yayat Ruhiyat, sekaligus Kepala Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, saat di Istana Negara, 20 orang perwakilan dari beberapa provinsi sebagai utusan mencoba masuk istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
Termasuk pengurus DPP dan DPD Apdesi. Namun Presiden Jokowi tidak berada di tempat sehingga diterima oleh Staf Presiden Ali Ngabalin. "Selanjutnya, akan dilakukan jadwal ulang untuk pertemuan dengan perwakilan hari Senin mendatang (20 Desember 2021)," ujar Yayat.
Baca Juga: Ada Kampung Terisolir di Hari Akibat Dua Jembatan Rusak Usai Banjir Bandang
Kendati Perpres Nomor 104 Tahun 2021 itu dinilai prorakyat, dikatakan dia, dibalik itu ada kewenangan dan hak asal usul desa sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 yang dilanggar, yakni mengenai kedaulatan desa.
"Kami berhak menyampaikan aspirasi. Kendati berangkat ke Jakarta, kami tetap masih mengedepankan pelayanan masyarakat di daerah. Alhamdulillah untuk pelayanan masih bisa berjalan karena hanya kades dan seorang perangkat yang berangkat," kata Yayat.
Sementara sekdes dan perangkat yang memiliki kegiatan berkaitan masyarakat tidak diikutsertakan berangkat melakukan aksi damai di Jakarta.
Baca Juga: Dibalik Hikmah Pandemi Covid-19, Yosep Menjadi Petani Anggur Impor yang Sukses
Kepala Desa Jajawar, H. Samsudin, menambahkan, dampak diterbitkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021, desa sulit melaksanakan pembangunan. Padahal sudah dirumuskan melalui musdus dan musdes.
"Realisasi visi misi kepala desa tersendat karena anggaran desa diatur peruntukannya oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Selain mengeluhkan Perpres Momor 104 Tahun 2021, pihaknya juga memprotes Dana Desa untuk Kota Banjar karena mulai tahun 2022 berkurang Rp 9 miliar. "Dari tahun 2021 sebesar Rp 25 miliar, tahun 2022 hanya Rp 16 miliar," ujarnya.
Baca Juga: Ratusan Kepala Desa Asal Sumedang Ikut Demo Tuntut Presiden Jokow Cabut Perpres Nomor 104 Tahun 2021
Massa yang tergabung dalam Apdesi saat aksi berkumpul di Monas, Bundaran Hotel Indonesia, Patung Kuda dan depan Istana Negara.*