KABAR PRIANGAN - Ratusan warga yang mayoritas petani dari tiga desa yakni Desa Padawaras, Sindangkerta dan Kertasari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 11 Januari 2022.
Kedatangan warga berkaitan dengan tidak jelasnya pengelolaan aliran irigasi Bendungan Padawaras karena kini seolah tanpa ada keadilan dalam pemerataan aliran air yang seharusnya mengaliri lahan pertanian mereka.
Dampaknya ratusan hektare persawahan warga kini gamblung mengering dan tidak bisa ditanami.
Baca Juga: KPK Perpanjang Penahanan Atas Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi Selama 40 Hari ke Depan
Kepala Desa Padawaras, Yayan Siswadi, mengatakan, kehadiran masyarakat dari tiga desa tersebut untuk meminta keadilan terhadap sarana pertanian yang tidak berfungsi optimal.
Saluran irigasi Bendungan Padawaras yang selama ini ada malah tidak jelas dalam pengelolaannya. Sebab dari delapan desa yang seharusnya menerima manfaat, malah hanya dua desa yang bisa menikmati irigasi tersebut.
"Hanya dua desa yang bisa menikmati air irigasi itu padahal seharusnya delapan desa. Akibatnya ribuan hektare lahan pertanian, terutama lahan percetakan sawah baru yang mencapai ratusan hektare tidak bisa digarap," kata Yayan.
Baca Juga: Pelaku UMKM Sumedang Didorong Lakukan Perluasan Pasar Melalui Marketplace
Saat ini, lanjut Yayan, lahan pertanian itu hanya ditumbuhi oleh rumput alang-alang dan pepohonan karena air dari irigasi itu tidak sampai kepada lahan pertanian. Oleh karenanya, warga pun mengadukan kondisi demikian ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Yayan, selama ini tidak sampainya air irigasi karen ada tanggul-tanggul sepanjang saluran irigasi. Di samping itu banyak pula saluran ilegal berupa bolongan liar di sepanjang saluran.
Termasuk dalam pengelolaan air yang tidak jelas dikelola oleh petugas dari luar Kecamatan Cipatujah.
Baca Juga: KPK Perpanjang Penahanan Atas Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi Selama 40 Hari ke Depan
"Itu yang kami pertanyakan, selama ini petugas pengelolaan air itu tidak ada dari Kecamatan Cipatujah, kebanyakan petugas pengaturan air dari warga Kota Tasikmalaya. Makanya kami meminta agar PSDA transparan dalam rekrutmen petugas pengaturan air irigasi," katanya.
Sementara itu, Kasi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki Provinsi Jawa Barat, Isom Saefudin, mengatakan, akan segera menyampaikan keluhannya masyarakat berkaitan irigasi tersbeut. Ia mengaku senang dengan adanya gerakan dari masyarakat dari tiga desa tersebut.
Soalnya, kata dia, UPTD hanya pelaksanaan karena yang melaksanakan kebijakan itu ada di dinas PSDA. "Keluhan ini kami tampung untuk disampaikan kepada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, sehingga air bisa kembali mengalir normal," kata Isom.
Baca Juga: Psikolog Ungkap Kondisi Terkini Anak Korban Penyekapan di Sumedang
Ia mengatakan, pihaknya juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mendongkrak bantuan baik pengelolaan maupun pemeliharaan saluran irigasi Bendungan Padawaras ini.
Saluran irigasi ini sangat diperlukan dan mampu mengairi lahan pertanian seluas 1.400 hektare lahan di delapan desa dengan panjang 27 kilometer.
"Mudah-mudahan ini menjadi dukungan secepatnya terealisasinya pelayanan air untuk pertanian. Makanya saya secepatnya akan segera kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat," ujar Isom.
Baca Juga: Ada Film Parker dan Wild Card di Trans TV. Simak Jadwal Acara Trans TV Selasa, 11 Januari 2022
Anggota DPRD Komisi II Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, memgatakan, pihak PSDA harus segera melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala desa yang terlewati oleh irigasi Padawaras. Sebab bisa saja akan muncul konflik horizontal bila masalah ini tak segera tertangani.
"Saya khawatir akan ada konflik antara masyarakat jika ini dibiarkan berlarut-larut. Apalagi adanya lobang-lobang liar di sepanjang irigasi," ujarnya.
Selain itu juga, diprediksi bakal adanya musim kemarau pada pada Maret-April. Tentunya bila irigasi ini tidak segera ditangani akan membuat gagal panen.*