Potensi Radikalisme Tinggi dan Jadi Embrio NII, 3 Jenderal dan Sejumlah Pejabat BNPT Datangi Garut

KABAR PRIANGAN - Kabupaten Garut dianggap daerah yang potensi faham radikalismenya tinggi dan juga merupakan basis sekaligus embrio dari Negara Islam Indonesia (NII). 

Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan 3 jenderal serta sejumlah pejabat lainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) datang ke Garut.

Tingginya potensi faham radikalisme di Garut ini diungkapkan Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo seusai menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan BNPT RI dengan Forkopimda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama  dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kabupaten Garut.

Baca Juga: Tujuh Pejabat Pemkot Banjar Diperiksa Tim Penyidik KPK, Saat Penahanan HS dan RW Diperpanjang 40 Hari

Kegiatan bertema "Wawasan Kebangsaan dan Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme di Kabupaten Garut serta Upaya Deradikalisasi Ideologi Radikal Terorisme di Indonesia" ini dilaksankan di ballroom Hotel Harmoni, Tarogong Kaler, Selasa, 11 Januari 2022.

Menurut Dedi, Garut merupakan bagian dari Jawa Barat yang merupakan salah satu wilayah sinergitas atau sasaran BNPT dalam kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan sebagai upaya pencegahan paham radikalis terorisme. 

Selain Jawa Barat, ada 4 provinsi lain di Indonesia yang menjadi wilayah sinergitas BNPT yakni Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Baca Juga: Aksi Ulama Marahi dan Bentak Anggota DPRD Garut Viral, Ini Masalahnya

"Garut merupakan daerah dengan potensi radikalisme yang tinggi serta sejarah Garut merupakan basis dan embrio NII. Inilah yang menjadi salah satu alasan kegiatan ini kita laksanakan di sini selain memang agenda kita tahun 2022 dimulai dari Jawa Barat yang kebetulan ditetapkan di Garut," ujar Dedi.

Dikatakannya, faham NII yang tumbuh di Garut ini idiologinya tidak pernah padam sehingga harus terus diwaspadai dan diantisipasi. Sehingga kita juga mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga bagaimana anak-anak dan masyarakat kita jangan sampai terpengaruh oleh ideologi-ideologi di luar dari ideologi Pancasila. 

Tugas BNPT untuk pencegahan munculnya faham radikalisme ini disampaikan Dedi ada di Undang-undang nomor 5 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019 di antaranya adalah pencegahan. 

Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19, 2 Napi Lapas Kelas IIB Garut Jalani Asimilasi

Pencegahan itu melaksanakan kesiapsiagaan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan semua unsur mulai dari kementerian sampai dengan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, sebagai koordinator, tugas BNPT mengajak seluruh elemen dari kementerian, lembaga pemerintah daerah dan yang lainnya untuk bersama-sama menjaga NKRI ini pada konsensus nasional konsep nasional yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dedi menyampaikan, melalui kegiatan seperti ini, harapannya ke depan karena kita sudah sepakat bentuk negara kita NKRI, maka NKRI harus ada sampai kapanpun. Ia mengingatkan jangan sampai nantinya ada kata "NKRI itu dulunya pernah ada" dengan kata lain NKRI akan hilang. 

Baca Juga: Pemkab Garut Tunggu Informasi Kelanjutan Mega Proyek Jalan Tol Gedebage–Cilacap

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengungkapkan ideologi yang berbasis kekerasan ini yang menjadi pokok. 

Adapun kalau misalkan di situ ada yang menyangkut pautkan dengan agma, itu tidak benar. 

"Semua sepakat bahwa agama tidak bisa disangkut pautkan dengan kekerasan, dengan terorisme. Seperti di tempat lain juga begitu ada yang namanya kelompok kriminal bersenjata, itu juga sama tidak boleh karena ini merupakan isme-isme yang tidak boleh muncul di negara kita.

Baca Juga: Akhiri Liburan Nataru, Pengunjung Padati Objek Wisata di Garut, Ini Sebagian Lokasi Favorit Wisatawan

Bupati Garut, Rudy Gunawan menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Garut bekerja sama dengan BNPT ini. Ini merupakan sebuah bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya mencegah munculnya faham-faham radikalisme yang bisa mengancam keutuhan NKRI.

Kedatangan para jenderal serta pejabat di lingkungan BNPT ini menurut Rudy untuk memberikan wawasan kebangsaan dan pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di Kabupaten Garut serta upaya deradikalisasi ideologi radikal terorisme di Indonesia, khususnya di Garut. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam rangka menyelamatkan masa depan bangsa dari hal yang berhubungan dengan radikalisme dan terorisme. 

Ia juga menerangkan, pemerintah daerah khususnya kepala daerah mempunyai kewajiban untuk tetap melaksanakan serta menjaga 4 pilar kebangsaan.  

Baca Juga: Ditinjau Langsung Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Alun-alun Garut Bakal Dibuka Resmi 22 Januari 2022

Salah satu komitmen yang dilaksanakan adalah dengan adanya apel gabungan terbatas setiap hari Senin yang diikuti secara rutin oleh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Garut.

“Kepala daerah juga mempunyai kewajiban melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan umum, di antaranya adalah bagaimana kita melaksanakan untuk tetap menjadi pilar ke depan, menjaga 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Rudy.

Selain Mayjen TNI Dedi Sambowo selaku Sestama) BNPT, hadir juga dalam kegiatan tersebut Deputi I BPNT, Mayjen TNI Nisyam Setiadi, Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol R Ahmad, Direktur Deradikalisme BNPT, Prof Irfan Idris, Kepala Perencaaan Biro Hukum dan Humas, Bambang Surono, Subdit Kontra Propaganda, Kol Inf Sujatmiko, dan Direktur PHI, Laksamana Pertama TNI Joko Sulistianto.***