KABAR PRIANGAN - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut menyesalkan sikap pemerintahan Garut yang dinilai lalai dan tak serius dalam menangani ancaman aliran sesat Negara Islam Indonesia (NII).
Pemerintah diminta untuk tidak menyepelekan keberadaaan NII yang dinilainya sudah sangat mengkhawatirkan.
"Kami menyesalkan sikap pemerintahan di Garut yang terkesan terlalu menyepelekan ancaman NII sehingga penanganannya tidak serius. Padahal ancaman NII di Garut ini sudah masuk kategori mengkhawatirkan," ujar Ketua Tanfidziyah PCNU Garut, KH Atjeng Abdul Wahid saat ditemui di Kantor PCNU Garut di Jalan Suherman, Tarogong Kidul, Jumat, 21 Januari 2022.
Baca Juga: Sejumlah Pasien Ditolak Rawat Inap oleh RSUD dr Slamet Garut, Ini Alasannya
Menurut pria yang akrab disapa Ceng Wahid ini, seharusnya pemerintah sadar jika ancaman kelompok NII di Garut ini tidak main-main dan sangat nyata.
Saat ini pergerakan kelompok radikal itu sudah benar-benar masif dan menyebar luas.
Ia mengaku sangat tak mengharapkan pemerintah akan kecolongan seperti halnya kejadian 59 anak di Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota yang sudah dibaiat kelompok radikal NII.
Baca Juga: Melintasi Wilayah Garut, Bupati dan Sekda Kompak Minta Nama Garut Masuk Dalam Nama Jalan Tol Getaci
Ini salah satu bukti yang membuktikan eksistensi NII di Garut sudah benar-benar harus diwaspadai dan disikapi dengan serius.
Ajaran NII yang beredar luas di Garut ini, tuturnya, sudah jelas-jelas merupakan aliran sesat yang keberadaannya dilarang di Indonesia termasuk di Garut tentunya. Keberadaan mereka bukan hanya mencederai Islam akan tetapi juga membahayakan keamanan negara serta mengancam ketahanan NKRI.
"Mereka itu menganggap pemerintahan Indonesia thogut (sesat) sehingga mereka punya keinginan untuk mendirikan negara di dalam negara yakni NII.
Baca Juga: Kapolda Jabar Puji Tingginya Kesadaran Warga Garut untuk Ikuti Vaksinasi Covid-19
Ini tentu sangat membahayakan jika terus dibiarkan apalagi NII yang tumbuh dan berkembang di Garut ini merupakan kelompok radikal yang sangat membahayakan," katanya.
Disampaikan Ceng Wahid, penanganan NII di Garut yang sudah seringkali muncul selama ini terkesan tidak serius termasuk penanganan kasus 59 anak di Kelurahan Sukamenteri yang mengaku telah diabiat NII yang tidak berkelanjutan.
Kasus tersebut dianggap selesai dengan hanya adanya sebuah perjanjian padahal seharusnya yang berkaitan dengan ideologi harus dilakukan pembinaan yang benar-benar intens mengingat masalah ideologi tak mudah hilang atau berubah.
Baca Juga: Wabup Garut Sebut Banyak yang Tak Sesuai Standar Pada Pembangunan Kawasan Wisata Situ Bagendit
Hal inilah menurut Ceng Wahid yang menjadi salah satu penyebab kenapa NII di Garut terus tumbuh dan berkembang hingga akhirnya akan menjadi sebuah ancaman yang sangat besar.
Ceng Wahid menegaskan, sikap pemerintah yang tidak tegas, pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
Hal yang sangat wajar apabila kemudian muncul pergerakan-pergerakan yang menentang keberadaan NII di Garut seperti halnya yang dilakukan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleran (Almagari).
Sayangnya lagi, pergerakan yang dilakukan Almagari ini pun seolah tak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah demikian pula kekhawatiran Almagari sama sekali tak ditanggapi.
Hingga akhirnya, beberapa waktu lalu, Almagari melakukan aksi dengan mendatangi gedung DPRD Garut dengan harapan bisa menyampaikan aspirasi terkait kekhawatiran maraknya ajaran NII di Garut.
"Namun lagi-lagi sikap pimpinan dan anggota DPRD Garut pun seolah tak peduli. Bahkan Ketua DPRD pun saat itu sama sekali tak mau menerima kehadiran kami padahal ia sedang ada di ruangannya," ucap Ceng Wahid.
Baca Juga: Selain yang Pro, Pembangunan Jalan Tol Batikcap di Garut Juga Ada yang Kontra, Ini Penyebabnya
Disampaikannya, sikap ketidakpedulian pimpinan dan anggota dewan ini telah menyebabkan umat kecewa dan sangat prihatin.
Wajar apabila hal itu kemudian menyulut kemarahan ulama hingga akhirnya viral video ulama yang ngamuk terhadap anggota dewan di gedung DPRD Garut.
"Kami begitu peduli terhadap keamanan Garut bahkan negara ini tapi kenapa pimpinan dan anggota dewan sama sekali tidak peduli? Bahkan ketua DPRD-nya saja saat itu tak mau menerima kami sehingga sejumlah ulama terpaksa "mendodog"nya ke ruangannya," katanya.***