KABAR PRIANGAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serius menjadikan wilayah barat Sumedang sebagai Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ).
Semua pihak yang berkepentingan disebut-sebut telah bergerak sebelum Perda tentang KPJ disetujui oleh DPRD Kabupaten Sumedang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati mengatakan, gugus tugas KPJ telah melaksanakan tugasnya dengan baik, bahkan pekerjaan yang dilakukan lebih realistis seperti melakukan berbagai penanganan masalah-masalah.
Baca Juga: Jelang Ramadan, Antrean Minyak Goreng Masih Terjadi di Sumedang
Adapun penanganan yang dimaksud diantaranya seperti penanggulangan banjir di Jatinangor, relokasi pasar tumpah ke dekat BGG Jatinangor, perekaman KTP di tingkat kecamatan, penanggulangan dampak longsor Cimanggung, pengelolaan persampahan, persiapan pemasangan peringatan bencana bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) dan pembuatan garis peta geospasial.
"Yang menjadi isu-isu strategis KPJ adalah mengenai, banjir, sampah, daya tampung, drainase, penghijauan dan infrastruktur," ucapnya.
Menurutnya, KPJ bukan soal pembangunan infrastruktur semata. Mengingat untuk mewujudkannya butuh proses yang panjang.
"Yang penting dari sisi tim koordinasi gugus tugas itu mempunyai tugas untuk memfasilitasi dan koordinasi. Baik itu dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah KPJ, kementerian, provinsi. Jadi tidak serta merta disulap menjadi sebuah kawasan, karena istilah perkotaan hanya deliniasi," ucapnya.
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Fraksi PAN, Dudi Supardi, mayoritas warga Jatinangor masih mengeluhkan terkait penanganan sampah, persoalan air bersih dan masalah ketenagakerjaan.
Hal ini pun menjadi aspirasi dari sebagian besar warga Jatinangor saat reses DPRD Sumedang masa persidangan ke-II. Bahkan ia sempat mengkritisi saat dilakukan rapat antara Sekda, Bappppeda dan DPRD.
Baca Juga: Wakil Bupati Sumedang: Jangan Ada Lagi Laporan Mobil Damkar Mogok!
"Selama ini KPJ itu tidak fokus menurut saya. Padahal KPJ itu tidak perlu banyak garapan, cukup urus sampah, air dan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu saya berharap KPJ ini harus bermuara pada kemanfaatan, mengingat DPRD sudah berjuang untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang KPJ," katanya.***