KABAR PRIANGAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang membentuk Kampung Restorative Justice (keadilan restoratif) di Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari.
Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nurmayani, menyampaikan, melalui pembentukan Kampung Restorative Justice ini diharapkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Kutamandiri dengan penegak hukum, khususnya jaksa, untuk berkumpul dan mencari alternatif penyelesaian dengan mengedepankan nilai kearifan lokal.
Kata dia, contohkan ketika ada permasalahan yang disebabkan adanya perkara pidana ringan bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif. Sehingga dapat memulihkan kedamaian, harmoni di dalam masyarakat.
Baca Juga: Hikmah Besar Dibalik Safari Ramadan Santri Lirboyo di Sumedang, Bupati: Konsisten Berdakwah Islam
Kehadiran Kampung Restorative Justice (RJ) ini, diharapkan pula dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif tentang manfaat dari penyelesaian tindak pidana melalui konsep keadilan restoratif.
"Kami sangat menyadari dukungan penuh bapak Ibu sekalian, sangat berarti dalam percepatan upaya mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat” ucapnya saat Launcing Kampung Restorative Justice di Desa Kutamandiri Tanjungsari, Selasa, 26 April 2022.
Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Baca Juga: DPKP Jajaki Kerjasama dengan Taiwan Kembangkan Mangga Gedong Gincu Sumedang
Dalam Pasal 2 PERJA tersebut, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas , pidana sebagai jalan terakhir dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
Sehingga Kejaksaan Negeri Sumedang memandang penting penyelenggaraan kegiatan Restorative Justice ( Sadulur), sebagai sebuah manifestasi bukti keseriusan bersama dalam menjalankan salah satu fokus pembangunan hukum,.
Sebagaimana yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang ditujukan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, yang strateginya secara spesifik berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif.
Baca Juga: Sebanyak 17 Warung di Cigendel Sumedang Ditutup Sementara, Menyusul Bencana Tanah Ambles
Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Sumedang atas terbentuknya Kampung Restorative Justice di Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
Dengan adanya Kampung Restorative Justice ini yang tujuannya untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan sosial ditengah masyarakat Kabupaten Sumedang,.
Tentunya sangat mendapat dukungan dari masyarakat Sumedang serta berharap bahwa kampung RJ ini merupakan suatu pilot project yang dibentuk guna menyelesaikan persoalan sosial yang berkaitan dengan hukum agar dapat diselesaikan dengan musyawarah.
Baca Juga: Dinkes Sumedang Mulai Siapkan Pos Pelayanan Kesehatan Bagi Pemudik
Kepala Desa Kutamandiri Agustina mengatakan, ini suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami karena menjadi bagian dari desa yang ditunjuk sebagai kampung RJ
"Diharapkan bisa membantu permasalahan yang ada di wilayah kami, sebagai bentuk wadah guna menampung atau menerima setiap permasalahan yang bisa dibantu sebelum di proses kejaksaan dengan cara kearifan lokal," katanya.***