KABAR PRIANGAN - Pemerintah Kabupaten Garut pada bulan Juni 2022 ini mengadakan gerakan pencarian balita stunting.
Kegiatan ini resmi dimulai pada acara launching dengan tema "Gerakan Bersama Cegah Stunting Melalui Program Bulan Pencarian Balita Stunting".
Acara tersebut berlangsung di GOR Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, bersamaan dengan Kegiatan Orientasi Tahap II Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Garut Tahun 2022, yang dibuka langsung Bupati Garut, Rudy Gunawan, Kamis, 2 Juni 2022.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Garut Rilis Jumlah Terdampak Covid Hingga Akhir Mei 2022, Ini Datanya
Bupati mengatakan, kegiatan ini untuk menangani permasalahan stunting di Kabupaten Garut.
Upaya ini dalam rangka membuktikan survey Kementerian Kesehatan RI yang menyebutkan data stunting di Kabupaten Garut berada di angka 35 persen.
"Jadi kita menggerakan segala daya upaya yang dipilih pemerintah daerah termasuk TNI/POLRI mengikuti kegiatan ini. Jadi ini gerakan besar di 421 desa dan 21 kelurahan,” ujarnya. Menurut Bupati, pelaksanaan ini juga secara serentak berlangsung di 421 desa dan 21 kelurahan sejak 1 Juni 2022.
Baca Juga: Hindari Calo, Polres Garut Gunakan Aplikasi Berbasis Online Dalam Pembuatan SIM
Bupati menyebutkan, Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikkan kepada setiap daerah untuk bisa menyelesaikan masalah stunting terutama dari mulai pendataan.
“Setelah itu ada strateginya bagaimana yang dilakukan mulai dari menghindari perkawinan usia dini, melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang sudah lahir ataupun yang sudah balita dan yang lebih penting itu adalah mereka yang beresiko stunting dari mulai yang bersangkutan hamil,” ujarnya.
Menurut Rudy Gunawan, selanjutnya setelah mendapatkan data akurat, pemerintah daerah akan menentukan tindak lanjut dalam penanganan stunting seperti salah satunya yaitu perbaikan rumah bagi masyarakat yang memiliki anak penyandang stunting.
Baca Juga: Nilai Investasi di Garut Terus Naik, Wabup Helmi: Proses Perizinan di Garut Cepat dan Mudah
"Diantaranya memperbaiki struktur ekonomi keluarganya, terutama masalah ekonomi dulu, setelah itu masalah segi kesehatannya PIS PK nya (Program Indonesia Sehat Berbasis Keluarga) nya dioptimalkan," ujarnya.***